Hukum Sulawesi Utara 

Dalam Setahun, Kejati Sulut Tuntaskan 19 Kasus Korupsi

Manado – Selang Januari hingga November 2015, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) berhasil menuntaskan 19 kasus korupsi. Selain 19 kasus itu, ada juga 14 kasus korupsi dari kepolisian yang ditangani dan telah mencapai persidangan. “Penuntutan yang sementara sidang di Pengadilan Tipikor mencapai 19 kasus,” ujar Kajati Sulut, Teuku Muhamad Syah Rizal, seperti dilansir TribunManado (12/12). Menurutnya, total kasus korupsi yang bergulir di Tipikor Manado mencapai 33 kasus sementara di Kejari-kejari ada 10 kasus. “Sehingga Januari hingga November 2015 ini, ada 43 kasus yang lidik,”ucapnya. Sementara itu, kata dia,…

selanjutnya
Hukum Sulawesi Utara 

Polda Sulut Raih Peringkat 3 Penanganan Korupsi Terbaik

Manado – Polisi Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) mendapat catatan baik perihal penanganan berkas perkara kasus korupsi. Polda Sulut dan Jajaran Polres dan Polrestanya meraih posisi ketiga terbaik se-Indonesia. “Kita patut berbangga akan capaian ini. Kita tempat ketiga setelah Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Barat,” tutur Kasubdit Tipikor AKBP Gani Fernando Siahaan, seperti dilansir Tribun Manado, (7/8). Menurutnya, dari capaian tersebut, ada sembilan berkas di Subdit Tipikor Polda Sulut yang terselesaikan, sementara jajaran Polres dan Polresta ada tiga yang selesai. “Total berkas perkara yang terselesaikan ada 12 berkas,” tuturnya.…

selanjutnya
Hukum Sulawesi Tenggara 

Kejati Sultra Berhasil Kembalikan Rp1,650 Miliar Uang Korupsi Ke Kas Negara

Kendari – Kasus korupsi di Sulawesi Tenggara (Sultra) terbilang cukup tinggi. Hal itu terlihat dari keberhasilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam menyita uang hasil korupsi senilai Rp1,650 miliar. Kepala Kejati Sultra Andi Nurwinah mengatakan, uang tersebut berasal dari berbagai kasus korupsi di Sultra dan kini telah dimasukkan ke kas negara. “Uang sebesar Rp1,650 miliar yang sudah dimasukkan kembali ke kas negara,” jelasnya seperti dilansir Okezone, Kamis (30/7/2015). Menurut Andi, uang tersebut berasal dari 52 instansi yang bekerja sama dengan kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. “Dalam kerjasama…

selanjutnya
Hukum Maluku Utara 

Bupati Morotai Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh KPK

Jakarta – Bupati Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rusli diduga melakukan suap pada penanganan sengketa Pilkada Morotai 2011 kepada Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi mengatakan bahwa pihak penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, yang kemudian menetapkan RS sebagai tersangka. “Dengan dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diadili,” kata Johan Budi, di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, seperti dilansir MetroTv,…

selanjutnya
Hukum Papua 

Kejari Tahan Kabid Perhubungan Darat Dishub Papua

Papua – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura Tumpak Simanjuntak mengaku telah menahan Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Provinsi Papua. Tersangka yang berinisial ST tersebut ditahan karena terlibat korupsi dana APBD sebesar Rp963 juta. “Penahanan itu dilakukan setelah Kejari menyatakan berkas perkara kasus korupsi subsidi angkutan darat sudah lengkap,” ujar Simanjuntak kepada okezone, Rabu (24/6/2015). Menurut Simanjuntak, modus yang dilakukan dalam kasus korupsi itu yakni dengan membuat proyek pengadaan rute angkutan yang fiktif. “Dana subsidi dikucurkan untuk pengadaan rute yang seharusnya dilayani bus Damri, ternyata tidak terealisasi sementara dananya tetap dicairkan,”…

selanjutnya
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Terlalu! Dana Pembangunan Rumah untuk Warga Miskin Dikorupsi

Kupang – Korupsi di Indonesia sudah mengakar bahkan sampai ke daerah-daerah. Ironisnya lagi, dana yang seharusnya diberikan untuk warga miskin juga ikut dikorupsi seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dua tersangka kasus korupsi dana evaluasi proyek perumahan untuk masyarakat miskin pada 2013 resmi ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT). Dua tersangka itu yakni bendahara proyek Sri Wahyuni dan kepala satuan kerja proyek Hasadin Sitepu. Mengutip Media Indonesia, Sri adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT, dan Sitepu adalah Deputi Kementerian Perumahan Rakyat. Mereka terbukti melakukan tindak…

selanjutnya
Hukum Papua Barat 

Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Dicopot, Ini Alasannya!

Manokwari – Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Yunus Bowari dicopot dari jabatannya akibat tersangkut masalah hukum. Yunus diganti oleh Bernarda Beliana Maria Henan dan sudah resmi dilantik oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham Atururi. Kepala Biro Kepegawaian Provinsi Provinsi Papua Barat Yustus Meidodga mengatakan pergantian Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Yunus Bowari dengan Bernarda Beliana Maria Henan adalah keputusan Gubernur Abraham Atururi. “Alasan Yunus Bowari dicopot sebab yang bersangkutan bermasalah hukum,” kata Meidodga seperti dilansir Antara. Menurut Meidodga, pada Januari 2015 telah resmi menjalankan tugas selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi…

selanjutnya
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Tindak Pidana Korupsi di NTT Naik 225 Persen

Kupang— Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi daerah yang rawan akan tindak pidana korupsi. Buktinya, tingkat korupsi daerah tersebut selama tahun 2014 mencapai 225% jika dibanding tahun sebelumnya. Selama tahun 2014, Polda NTT menangani sebanyak 91 kasus korupsi. Jumlah tersebut melonjak dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya 28 kasus saja. “Dari 91 kasus tersebut, 25 kasus diantaranya berhasil dituntaskan atau P21,” kata Kapolda Nusa Tenggara Timur Brigjen Endang Sunjaya di Polda NTT, Selasa (30/12), seperti dilansir media indonesia. Sisanya, lanjut Endang , tinggal 19 kasus dalam proses penyelidikan dan 47 kasus…

selanjutnya
Gorontalo Hukum 

Penggelembungan Anggaran Dominasi Kasus Korupsi di Gorontalo

Gorontalo – Dari semua kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo dari Januari hingga Desember 2014, sebagian besar kasus yang terkuak didominasi oleh adanya penggelembungan anggaran. “Sejak Januari hingga Desember 2014, kami telah menangani 13 kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan, anggota legislatif hingga rekanan swasta,” kata Wakil Kejati Gorontalo Herman Kudubun, Selasa 09/12. Seperti dilansir skalanews.com, salah satu kasus korupsi dengan modus mak up yang ditangani oleh kejati gorontalo adalah kasus korupsi pemeliharaan aset pipa Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Gorontalo tahun 2010/2011. “Direktur Badan Usaha Milik…

selanjutnya
Hukum Nusa Tenggara Timur 

2 Bupati di NTT ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

Kupang – Bupati Rote Ndao, Lens Haning dan Bupati Sumba Barat, Yubilate Pandango ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Hal itu ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Kejaksaan Negeri Ba’a dan Waikabubak baru. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Mangihut Sinaga mengatakan bahwa keduanya tersangkut dugaan korupsi pengadaan sepeda motor dan hibah tanah. “Sejauh ini baru dua bupati yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi,” katanya seperti dilansir nttterkini.com. Sinaga menyebutkan bahwa bupati Sumba Barat tersangkut dugaan korupsi pengadaan 158 unit sepeda motor pada tahun 2011 senilai 3,2 Miliar. “Tersangka diduga mengintervensi…

selanjutnya
PPKM Mikro Ambon