DIEVALUASI

Lapas dan Rutan Ambon Dievaluasi Ombudsman, Ditjenpas Janji Tindak Lanjuti Masukan

20/10/202621/10/2026 DIEVALUASI, Ditjenpas, lapas, ombudsman, Rutan Ambon0 comment

Ambon, indonesiatimur.co – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku mendampingi kunjungan kerja petugas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini bertujuan mendukung pengawasan penyelenggaraan layanan pemasyarakatan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Maluku, Novriadi, bersama jajaran mendampingi petugas Ombudsman selama kunjungan serta memfasilitasi koordinasi dengan kedua UPT Pemasyarakatan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pelayanan dan mendorong perbaikan berkelanjutan. “Kunjungan Ombudsman bukan sekadar agenda pengawasan,…

Hukum Maluku

Demi Makanan Sehat Warga Binaan, Dapur Lapas Namlea Dievaluasi

15/10/202616/10/2026 Dapur, DIEVALUASI, Lapas Namlea, Makanan Sehat0 comment

Namlea, indonesiatimur.co – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Namlea kedatangan tim dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buru guna melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di dapur Lapas untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat laik higinene, Kamis (15/10/2026). Sofian Ahmad selaku Kepala Subseksi Pembinaan menerima kedatangan dari Dinkes Kabupaten Buru yang diwakili Koordinator Kesehatan Lingkungan, Farida Buton, beserta rombongan dan langsung melakukan inspeksi di dapur Lapas. “Pada dasarnya dapur Lapas Namlea sudah memiliki sertifikat laik higiene yang diterbitkan Dinkes Buru pada tahun 2024. Tetapi karena masa berlakunya selama 2 tahun sudah habis, maka…

Maluku Perikanan

GUBERNUR MALUKU BERTEMU KKP, DESAK TATA KELOLA PERIKANAN TANGKAP DIEVALUASI KEMBALI

03/07/2025 DIEVALUASI, Gubernur Maluku, kkp, PERIKANAN TANGKAP, TATA KELOLA0 comment

Jakarta, indonesiatimur.co – Dalam upaya mendorong efektivitas pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI), khususnya di Provinsi Maluku pasca diberlakukannya kebijakan transisi Penangkapan Ikan Terukur (PIT), Pemerintah Provinsi Maluku melakukan audiensi ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta, Rabu (03/07/2025). Audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi dan perhatian Pemerintah Provinsi Maluku terhadap implementasi kebijakan PIT yang dinilai berpengaruh langsung terhadap masyarakat nelayan, pelaku usaha perikanan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pelabuhan perikanan di Provinsi Maluku. Hadir dalam pertemuan…