Daerah Hukum Papua 

Di Sorong, Marak Tempat Prostistusi Berkedok Panti Pijat

Sorong – Panti pijat menjadi salah satu trend yang banyak ditemui di berbagai daerah termasuk di Papua. Jika panti pijat tersebut menawarkan terapi kesehatan, memang itu tidak akan menjadi masalah, namun jika panti pijat tersebut mengarah ke arah protitusi, ini yang kemudian memberi dampak masalah. “jika ada sinyal yang mengarah ke prostitusi maka sangat disayangkan sekali,” kata tokoh agama Kota Sorong, Aroby Maelan, kepada cahaya papua, Rabu (21/1/2015). Aroby Maelan meminta agar pemerintah segera menertibkan serta mengkaji kembali perizinan tempat usaha tersebut khususnya yang ada di Sorong, Papua. Hal itu…

selanjutnya
Daerah Hukum Sulawesi Utara 

Disparbud Manado Bakal Sidak Spa yang Menyajikan Profesi Ganda

Manado–Tumbuh suburnya Spa dan tempat pijat di Kota Manadoperlu pengawasan dari instansi terkait yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pasalnya, berdasarkan informasi dari masyarakat, ada sejumlah Spa dan tempat pijat mulai menyajikan profesi ganda. Kepala Bidang Bina Industri Pariwisata (BIP) Disparbud Manado, Anita Yuming Singal mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti laporan warga tersebut. “Laporan masyarakat ini akan kami tindaklanjuti meski belum ada bukti kuat bahwa spa dan tempat pijat di Kota Manado yang menyediakan jasa ganda sebagai tempat transaksi sex,” katanya…

selanjutnya
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Pemkot Kupang Tolak Perpanjangan Ijin 35 Panti Pijat

Kupang –Perpanjangan ijin praktek 35 panti pijat tradisional (Pitrad) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ditolak. Penolakan tersebut dikarenakan ke 35 panti pijat tersebut telah terbukti melakukan praktek ganda. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang, Esther Muhu, Jumat, 14 Juni 2014. “35 Pitrad yang masih aktif tidak lagi diberikan perpanjang ijin,” katanya seperti dilansir nttterkini.com. Tidak diperpanjangnya ijin Pitrad ini, kata Esther, karena kebijakan pemerintah yang melihat masalah sosial masyarakat kian marak. Namun meski begitu, penolakan tersebut, Kata Esther, tidak akan berpengaruh terhadap pendapat asli daerah…

selanjutnya
Pemkot Ambon - Wisak 2022