Daerah Maluku 

Kota Ambon Siap Laksanakan Pemilu

Ambon, indonesiatimur.co– Empat hari jelang Pemilu 2024, Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena menyatakan Kota Ambon telah siap melaksanakan pesta demokrasi 5 (lima) tahunan pada 14 Februari mendatang. “Indikatornya adalah dari penyelenggara, KPUD benar – benar sudah siap, semua persiapaan sudah dilakukan tinggal distribusi kotak dan surat suara ke masing- masing TPS pada H-2, Juga unsur penyelenggara pemilu lainnya, Bawaslu Kota, TNI/Polri, PPK, Panwascam dan KPPS,” kata Wattimena saat membuka Sosialisasi dan Dialog Pemilu Luber, Jurdil, dan Berkebudayaan, Sabtu (10/02/2024) di Tribun Lapangan Merdeka Menurutnya, segala kesiapan itu belum cukup…

Read More
Agenda Maluku 

Jelang Pemilu, Pemkot Ambon Gelar Rakor Dengan Forkopimda, KPU dan Bawaslu

Ambon, indonesiatimur.co – PJ Walikota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan bahwa rapat koordinasi pemerintahan forkopimda, KPU dan Bawaslu Kota Ambon bersama Forkopimcam, para lurah, raja dan kades se-Kota Ambon yang di gelar oleh ,Pemerintah Kota Ambon melalui Bagian Pemerintahan bertujuan untuk memberikan edukasi pemilu agar dapat berjalan dengan baik. yang berlangsung di Maluku City Mall (MCM), Selasa (09/01/2024). Pejabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan edukasi pemilu agar dapat berjalan dengan baik. “Jadi kegiatan hari ini bagian dari pada edukasi pemilu yang kita lakukan. Saya tidak…

Read More
Hukum Politik 

Pelanggaran Kode Etik Pemilu Terbanyak ada di Indonesia Timur

Sulsel— Dua penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Papua masuk ke tiga besar pelanggaran kode etik pemilu pada Pileg dan Pilpres lalu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pernah memberikan sanksi terhadap beberapa penyelenggara pemilu tersebut. Papua menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggar sebanyak 65 orang. Sementara peringkat kedua ditempati oleh sumatra Utara dengan jumlah 56 orang. Kemudian untuk peringkat ke tiga, 39 penyelenggara pemilu di Sulsel juga mendapatkan sanksi yang meliputi 16 dipecat dan 23 mendapat sanksi berupa peringatan.…

Read More
Politik Sulawesi Utara 

Akhirnya, 11 Ribu Warga Manado Masuk DPT

Akhirnya 11 ribu warga Manado yang sebelumnya tidak memiliki Nomor Induk Keluarga (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK), dimasukan ke dalam Daftar Pemilih Tetap ( DPT). Hal itu setelah dituntaskan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Manado beberapa waktu lalu. Kadiscapilduk Manado, Drs Hans Tinangon Msc mengatakan, persoalan 11 ribu warga tanpa NIK dan NKK telah selesai dan itu telah melalui proses konfirmasi melalui Kepala Lingkungan dan Kelurahan. “Artinya warga tersebut telah dimasukan dalam DPT dan telah berstatus waujib pilih,” ujarnya. Menurut Tinangon, NIK dan NKK itu merupakan syarat untuk…

Read More