Hukum Papua Papua Barat Politik 

Puluhan Tapol Papua Segera Bebas

Jakarta – Saat ini, pemerintah telah memproses pengajuan amnesti sekitar 90 tahanan politik (tapol) Papua. Akan tetapi meski demikian, pengajuan amnesti tersebut tetap harus menunggu persetujuan DPR terlebih dahulu. “Harus minta persetujuan DPR. Bisa disetujui, bisa juga tidak. Sekarang amnesti juga sedang berjalan diajukan ke DPR,” ujar Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno di kompleks Istana Negara, Jakarta seperti dilansir JPNN, (15/5). Edhy mengungkapkan bahwa para tapol tersebut menolak mengajukan grasi dan memilih untuk mengajukan amnesti. “Padahal, jika mengajukan grasi bisa diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, seperti yang didapat lima tapol…

selanjutnya
Daerah Hot Papua Barat 

Klaim Pemerintah Soal Tidak Ada Tapol di Papua Barat Bohong Besar

Laporan baru dari LSM yang berbasis di London, TAPOL menggugat pemerintah Indonesia yang selalu menekankan bahwa negara ini tidak memiliki ‘tahanan politik. Laporan ini mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuka ruang demokrasi di Papua Barat dan memerintahkan pembebasan kepada semua pihak yang dipenjara karena mengekspresikan opini dan aspirasi. Laporan 31 halaman berjudul ‘Tidak Ada Tahanan Politik? Pembungkaman protes politik di Papua Barat,’ mendokumentasikan kasus-kasus terhadap 40 tahanan politik yang diketahui berada di penjara hingga Maret 2013. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah yang selama ini mengklaim tidak ada tahanan…

selanjutnya