Hukum Papua Papua Barat Politik 

Puluhan Tapol Papua Segera Bebas

Jakarta – Saat ini, pemerintah telah memproses pengajuan amnesti sekitar 90 tahanan politik (tapol) Papua. Akan tetapi meski demikian, pengajuan amnesti tersebut tetap harus menunggu persetujuan DPR terlebih dahulu. “Harus minta persetujuan DPR. Bisa disetujui, bisa juga tidak. Sekarang amnesti juga sedang berjalan diajukan ke DPR,” ujar Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno di kompleks Istana Negara, Jakarta seperti dilansir JPNN, (15/5). Edhy mengungkapkan bahwa para tapol tersebut menolak mengajukan grasi dan memilih untuk mengajukan amnesti. “Padahal, jika mengajukan grasi bisa diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, seperti yang didapat lima tapol…

selanjutnya
Hukum Papua Papua Barat 

Grasi dan Amnesti; Cara Jokowi Redakan Konflik di Papua

Jayapura – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo membebaskan 5 tahanan politik Papua yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Abepura, Sabtu (09/05/2015). Pemberian Grasi ini merupakan upaya pemerintah menghentikan konflik di Papua guna mewujudkan Papua tanah aman dan damai. “Pemberian grasi dari saya ini adalah langkah awal yang akan terus saya tindaklanjuti sebagai penyelesaian resolusi konflik di Papua.” kata Jokowi seperti dilansir MajalahSelangkah, 09/05/15. Adapun kelima Tapol yang akan menghirup udara segar diantaranya adalah, (1) Jafray Murib, Tapol dengan hukuman seumur hidup dari Lapas Klas IA Abepura, Jayapura; (2)…

selanjutnya