Sail Komodo 2013 Menuai Kritik dari Masyarakat

Kegiatan Sail Komodo yang diluncurkan pada tanggal 4 Agustus lalu menuai banyak kritik dari masyarakat karena dianggap kurang melibatkan masyarakat lokal.

Kritik dari berbagai kalangan setiap hari muncul dalam pemberitaan seiring dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan besar ini. Kritik yang dilontarkan cukup beragam, mulai dari porsi lokal dalam kepanitiaan, efektifitas dana promosi hingga, kualitas kerja dari para pihak pendukung event akbar ini.

Warga Mota’ain, Atapupu, Teluk Gurita dan Lakafehan Kabupaten Belu misalnya, menyampaikan kekecewaannya karena merasa tidak ada komunikasi dari pemerintah mengenai penyelenggaraan Sail Komodo ini. “Kami di sini tidak tahu kalau pemerintah mau adakan Sail Komodo.  Tidak ada poster, baliho atau bendera yang tertera Sail Komodo. Kami masyarakat mau tahu dari mana. Kami memang tidak tahu!”  yang dimintai tanggapan oleh moral-politik.com  Selasa (6/8).

Kondisi tersebut harus dihadapi oleh panitia dan peserta Sail Komodo yang dijadwalkan mengunjungi Teluk Gurita dan Kolam Susuk, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu hari ini (8/8).

Di bagian lain, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara justru kewalahan dalam menyambut rombongan Sail Komodo 2013 pada tujuan pantai Wini, Kecamatan Insana Utara.

Seorang tokoh masyarakat Temkuna, Simaon Lopez mengungkapkan bahwa pemkab tidak mensosialisasikan event Sail Komodo secara resmi. Proses komunikasi yang tidak jelas ini menimbulkan kesan bahwa Pemkab TTU sama sekali tidak menggandeng masyarakat untuk mensukseskan kegiatan internasional ini.

Lopez sangat menyayangkan sikap pemerintah yang tidak percaya kepada kemampuan masyarakat lokal untuk menyambut tamu. Padahal,  nilai-nilai penghargaan bagi tamu yang datang jelas tertanam dalam kebudayaan masyarakat Timor. Turis pun dalam melihat secara langsung berbagai kebudayaan yang hidup dalam masyarakat.

“Kami tahu tentang Sail Komodo ini dari mulut ke mulut, tidak ada sosialisasi dari pemerintah. Banyak masyarakat yang tidak tahu. Kalau saja ada sosialisasi pastinya masyarakat bisa mempersiapkan aneka kerajinan lokal untuk dipajang dan dijual. Tentunya bisa sedikit memberi pemasukan bagi masyarakat. Sayangnya itu tidak terjadi. Perhelatan ini sama sekali tidak membawa dampak ekonomi bagi masyarakat!” tukas Simaon.

Sementara itu sebelumnya pada laporan harian Kompas (2/8), pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajaran pemerintah kabupatennya menilai bahwa Kepanitiaan Sail Komodo 2013 yang terpusat di Jakarta menjadi penyebab kesulitan pemerintah daerah untuk mempersiapkan pelaksanaan event akbar tersebut.

Panitia pusat yang merupakan komposisi dari kementerian-kementerian hanya melakukan kunjungan kerja setiap pekan, sementara pemerintah daerah menunggu aksi kongkrit dari pemerintah pusat sebagai panitia penyelenggara.

”Di kabupaten hanya bupati sebagai anggota panitia. Setiap kementerian datang ke sini menggelar rapat dan rapat, lalu kapan pelaksanaannya,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Rofinus Mbon di Labuan Bajo, Jumat (2/8).

Puncak penyelenggaraan Sail Komodo 2013 ini akan dilaksanakan di Labuan Bajo, pada tanggal 14 September mendatang. Direncanakan hadir pada acara puncak tersebut adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga akan menutup secara resmi Sail Komodo 2013. (ps)