Daerah Maluku 

Pemkab Malra Target Raih Predikat WTP

BUPATI MALRA ANDARIAS RENTANUBUN (4)AMBON – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku sudah dua tahun berturut-turut memberikan penghargaan berupa Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra), dibidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Oleh karena itu, Pemkab Maluku Tenggara (Malra) kembali menargetkan diakhir tahun 2013 ini, predikat tersebut bisa naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Untuk pertanggungjawaban keuangan tahun ini, kami berharap Malra dapat WTP,” ungkap Bupati Maluku Tenggara, Anderias Rentanubun kepada www.indonesiatimur.co, usai mengikuti serah terima jabatan (sertijab) kepala BPK Perwakilan Maluku, Jumat (15/11) di Ambon.

Menurutnya, dengan predikat WDP yang sudah diraih dua tahun berturut-turut, bukan berarti merupakan akhir dari perjuangan, namun hal ini awal dari kerja keras untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.

“Untuk itu, kinerja keuangan akan terus ditingkatkan sambil memperbaiki kelemahan dalam sistem tata kelola keuangan,” kata Bupati Malra.

Menurutnya, untuk pengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangan, Pemkab Malra selalu berupaya maksimal untuk memenuhi berbagai syarat dan ketentuan yang diberikan oleh BPK maupun BPKP.

“Bahkan setiap petunjuk teknis (juknis) yang diberikan selalu dipatuhi,” tandasnya.

Dia mengatakan, untuk evaluasi APBD perubahan Kabupaten Malra, direncanakan akan dibahas pada hari Senin depan, mengingat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan di APBD-P sendiri, sehingga sedikit tertunda, padahal sudah dimasukan ke provinsi sejak tiga minggu lalu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malra, Alex Welerubun, mengaku, APBD-P sementara dalam proses di Pemprov Maluku. Keterlambatan ini dikarenakan adanya kefakuman penunjukan carateker gubernur Maluku.

Namun dirinya berharap dalam pekan ini sudah bisa selesai evaluasi.

“Initinya waktu yang ditetapkan provinsi untuk pembahasan APBD perubahan ini sudah sesuai, hanya karena kefakuman saja. Oleh sebba itu kami harapkan pemprov segera mengundangn tim anggaran Malra untuk secepatnya evaluasi, karena tahapan itu kita akan masuk pada APBD 2014,” tandasnya. [GKS]

Find this content useful? Share it with your friends!

Terkait

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Dirgahayu Kota Ambon