Tanribali Lamo Bertekad Perbaiki Opini Disclaimer BPK

Pjs Gubernur Maluku Utara, Tanribali Lamo berharap agar di tahun 2014 hendaknya dilakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah, baik penganggaran APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2014 maupun perolehan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.

Harapan tersebut diungkapkan Tanri dalam kunjungan kerja ke kantor Perwakilan BPKP Maluku Utara, Jumat (20/12). Rombongan Pjs Gubernur tersebut disambut hangat oleh Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara, Edi Mulia.

Tanri mengungkapkan beberapa hal yang harus menjadi perhatian ekstra dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara, antara lain mengenai temuan-temuan BPK yang belum ditindaklanjuti yang mengakibatkan LKPD Provinsi yang sampai saat ini selalu memperoleh opini disclaimer dari BPK.

Tanri bertekad untuk menggerakkan seluruh pihak yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk menuntaskan seluruh temuan BPK dan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah agar dapat memperoleh opini yang lebih baik. Tanri mengharapkan BPKP Provinsi Maluku Utara dapat menjadi pengiring dalam upaya peningkatan opini BPK tersebut.

“Provinsi Maluku Utara Bertekad Meningkatkan Opini LKPD 2014,” tegas Tanri seperti dikutip dari situs BPKP.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Edi Mulia, menyatakan kesanggupan BPKP untuk terus mengawal proses perbaikan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku Utara.

Sejalan dengan hal tersebut, Edi juga menyatakan bahwa saat ini telah terdapat koordinasi antara BPKP dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pendampingan penyusunan action plan (rencana tindak) atas temuan BPK yang belum dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Disamping itu, BPKP juga akan melakukan pendampingan dalam penyusunan dan reviu LKPD Provinsi tahun 2013. Edi juga menyatakan BPKP siap membantu mendampingi perbaikan sistem pengendalian interen di lingkungan Provinsi Maluku Utara.

Kunjungan diakhiri dengan komitmen Tanri sebagai Pjs Gubernur Maluku Utara untuk terus berkoordinasi dengan Perwakilan BPKP dalam rangka perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku Utara. (ps)