Daerah Maluku 

Sistem Seleksi Passing Grade CPNS Rugikan Pelamar dari Indonesia Timur

04/01/2014 cpns

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan secara serentak dinilai merugikan para pelamar dari kawasan Timur Indonesia termasuk Maluku. Standar penilaian CPNS sendiri sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 35 Tahun 2013.

Nilai batas tes kompetensi dasar (TKD) pelamar umum yang menggunakan Lembar Jawabkan Komputer (LJK) adalah 60 persen dari nilai maksimal, Karakteristik Pribadi (TKP) 108, selanjutnya 50 persen dari nilai maksimal Tes Inteligensia Umum (TIU) 70, dan 40 persen dari nilai maksimal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 64.

Ketua Cabang HMI Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Hasan Fakaubun menilai sistem itu merugikan putera daerah. Bahkan, sistem ini dinilai diskriminatif bagi pelamar CPNS di Wilayah Timur Indonesia.

“Sistem ini (passing grade) sangat menyulitkan anak-anak pribumi di wilayah Indonesia Timur,” ujar Fakaubun seperti dikutip ambonekpress.com, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, penerapan sistem passing grade yang berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Pasalnya dari kesiapan sumber daya manusia, secara jujur harus diakui lulusan-lulusan sarjana/Diploma putera daerah di wilayah Indonesia Timur, masih berbanding jauh dengan lulusan daerah Di  Indonesia Barat dan Indonesia Tengah.

”Harus diakui, kualitas lulusan mereka baik sarjan maupun diploma di Indonesia Barat dan Indonesia Tengah berbeda dengan lulusan di Maluku,” tambahnya.

Bagaimana seharusnya sikap Pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan CPNS Tahun 2013? Menurutnya, pemprov dan pemkab/pemkot harus bersatu hati didukung pihak legislatif untuk mendorong adanya kebijakan yang dapat pula mengakomodir kepentingan.

“Harus ada satu komitmen pemerintah pusat harus memberikan toleransi bagi hasil tes CPNS tahun 2013,” pungkasnya. (as)

Bagikan artikel ini

• Islam di NTT Bermula di Pulau Solor
• Kisah Bergabungnya Kerajaan Timor Ke Dalam RI
• Untuk Pengakuan Pempus, Negeri Adat Harus Miliki Raja Definitif
• Tradisi Blood Taboo Persalinan Masih Berlaku di Papua

Related Posts:

• 3 Arahan Plt Sekda Saat Raker Tim Reformasi…
• Kebijakan Privasi
• Sekda Buka Tes SKD CPNS Lingkup Pemprov Maluku
• Pemprov Maluku Bentuk Tim Perjuangkan Nasib CPNS
• Gara-Gara Konfercab, Sekre HMI Gorontalo diserang…
• Riset: Sensitivitas Tes GeNose C19 Dianggap Setara…

Related posts

• Hukum Maluku 

  Sidang SPPD Fiktif Setda KKT, Terdakwa Akui Bupati Tidak Terlibat

  24/04/202425/04/2024 Hakim Selang, petrus fatlolon, Petrus masela, Ruben Benharvioto Moriolkossu, Sidang SPPD Fiktif Setda KKT

  Ambon, indonesiatimur.co  – Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan...
• Maluku Politik 

  MI-BMW Akan Terima Surat Tugas Dari DPP Partai Demokrat

  23/04/2024 DPP Partai Demokrat, michael wattimena, murad ismail, Surat Tugas

  Ambon, indonesiatimur.co – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah telah memasuki tahapan pengambilan formulir. Sejumlah partai politik telah...
• Hukum Maluku 

  Ijin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Ijin Tinggal WNA di RI

  23/04/202423/04/2024 Direktur Jenderal Imigrasi, ijin tinggal peralihan, Silmy Karim, transisi ijin tinggal, WNA di RI

  Jakarta, indonesiatimur.co – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan kebijakan Ijin Tinggal Peralihan, yang...