Beberapa Gubernur di Indonesia Timur diduga Gunakan Ijazah Palsu
![[ilustrasi: int]](https://indonesiatimur.co/intim/wp-content/uploads/2015/02/ijazah-Palsu.jpg)
“Informasi yang masuk menyebutkan penemuan di daerah, seperti beberapa gubernur di Indonesia Timur menggunakan ijazah palsu,” kata Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi dalam acara pelatihan dan kampanye revolusi mental aparatur negara di Kuta, seperti dilansir Republika, Jumat (5/6).
Menurut Yuddy, pemerintah merupaan pihak yang paling dirugikan oleh kasus ijazah palsu tersebut karena berkaitan dengan gaji mereka.
“Ini disebabkan ijazah berkaitan dengan strata dan titel yang memengaruhi gaji aparat pemerintah,” tuturnya.
Yuddy, mengungkapkan bahwa rencananya pihaknya akan melakukan rekapitulasi pengguna ijazah palsu di kalangan birokrat pemerintah mulai pekan depan dan tidak akan mentolelir para pelanggar.
“Jika pihaknya menemukan pengguna ijazah palsu di level kepala biro, sekretaris daerah, kepala dinas atau kepala bagian, maka status jabatannya akan dicopot. Pangkat mereka akan diturunkan setingkat dan tidak berhak mendapat fasilitas apapun,” jelasnya.
Sementara itu, lanjut dia, Kepala daerah yang melakukan kecurangan serupa tidak diberikan sanksi pencopotan jabatan.
“Mereka hanya tidak dibolehkan menggunakan titel sarjananya,” tegasnya. (as)
Kasus seperti ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1980, pemerintah saat itu langsung menurunkan jabatan pns yang berijasah palsu, nah kalau sekarang sangat banyak ijasah palsu, MASALAHNYA BERANI KAH MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS SEPERTI JAMAN BPK SUHARTO ?, NEGARA KITA SAAT INI SUSAH BANGET BAGI RAKYAT , YANG ENAK ADALAH KAUM KAYA UANG, NKRI UDAH LIBERAL KAPITALISME , BUKAN NKRI YANG BERPEDOMAM PADA PELAKSANAAN UUD 45 DAN PANCASILA YANG MURNI, KALAU MAU INDONESIA JAYA KEMBALIKAN MPR SEPERTI DULU DAN KEMBALU PADA UUD 45 DAN PANCASILA
Pemerintah sekarang sdh banci,,bisax hanya ngomong doang,,coba buķtikan klo ada pejabat atau pns yg mnggunakan ijasah palsu langsung dipecat,,bagaimana jg penyesuaian ijasah sj harus pake sogokan dan koneksi baru bisa lolos,, sy yg mengalami sendiri,, karena bukan teman atau kerabat yg berwenang,,harus menanggung resiko tdk penyesuaian ijazah,,sementara temen yg satu alumni satu profesi bahkan satu kantor,,sdh penyesuaian ijazah, benarkah pemerintah sekarang bisa menegakkan aturan sesuai undang2,,