Hot Maluku Nasional 

Menpan Meminta Hentikan Studi Banding

Ambon, indonesiatimur.co – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI Asman Abnur mengatakan bahwa kegiatan studi banding sudah membudaya. Hal ini haruslah dihentikan. Di depan peserta Diklat PIM II, MenPAN katakan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan, mereka harus mampu membuat program yang tepat pada sasarannya.

Saat memberikan Ceramah dengan materi “Kebijakan Penerapan Inovasi Birokrasi Terhadap Pelayanan Publik” di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Maluku kepada PIM II, Kamis (7/9/2017), Asman mengatakan kedepannya ia akan menerapkan manajemen kinerja, di setiap unit harus jelas apa target yang ingin dihasilkan pada unit tersebut. Jangan lagi ukurannya hanya dengan serapan anggaran saja.

Advertisements

“Yang dimaksud dengan manajemen kinerja, adalah setiap unit organisasi ke depannya harus jelas apa target yang mau dihasilkan di unit tersebut. Tidak boleh ada lagi datang hanya memenuhi jam kerja tapi tidak punya target output yang mau dicapai. Sekali lagi Manajemen Kinerja ini menjadi ciri khas Aparatur Sipil Negara. Apa yang mau dihasilkan oleh unit organisasi itu, jangan lagi ukurannya serapan,” ujarnya.

Dirinya mencontohkan, anggaran yang diberikan oleh Bappenas tersebut uangnya hanya habis untuk program yang tidak jelas. Ada program yang tidak sesuai dengan realita. Program yang dibuat pun hanya memuat judul pemberdayaan untuk masyarakat namun isinya ialah seminar dan studi banding.

“Yang terjadi saat ini tidak jelas uangnya habis kemana, hasilnya tidak jelas. Kedepan tidak boleh lagi! Apalagi dengan kegiatan yang tidak nyambung, programnya memperbaiki kesehatan masyarakat tapi, kegiatannya diisi dengan seminar dan studi banding. Tidak nyambung, di dalam seminar, rupanya ada honor. Di dalam studi banding rupanya lumayan bisa jalan-jalan, tapi programnya bermasalah, kegiatan perbaikan kesehatan masyarakat tidak tercapai. Harusnya, kalau logika saya perbaikan kesehatan masyarakat kegiatannya adalah mungkin, pengadaan untuk makanan bergizi, yang dibagikan ke Posyandu, itu nyambung programnya,” ujarnya.

Asman mengatakan, perlu dievaluasi setiap unit organisasi, terkait dengan beban kerjanya, apa setiap individu yang ada di dalamnya juga tahu beban kerjanya ataukah tidak? Kemudian apa yang harus dilakukan ke depan.

“Manajemen Kinerja menjadi ciri khas aparatur sipil negara ke depan,” tegasnya.

PNS sekarang yang dinamakan ASN kata Asman, jika ketinggalan di dalam cara kerjanya dibandingkan dengan para profesional yang ada di korporasi ataupun di negara lain, maka negara ini akan selalu kalah di dalam berkompetisi. Oleh sebab itu, ia mencoba Manajemen Bisnis, karena ia tidak ingin setiap ASN yang ada di pemerintahan ini tidak ada manfaatnya.

“ASN hanya datang memenuhi absen ke kantor kemudian ngitung-ngitung jam, kemudian sorenya pulang lagi ke rumah. Tidak ada apa yang dibuat, tidak apa tidak punya target, tidak ada sesuatu yang menjadi beban kerjanya. Maka dari itu saya berharap kedepan, ASN harus menjadi motor perubahan terhadap negeri ini. Apalagi sebagai penyelenggaraan negara, ASN menjadi yang pertama, yang bisa merubah cara pengelolaan negeri ini,” ujarnya.

Kedepan pun, cara pelayanan dan kerja pun harus diperbaiki, yaitu dengan menggunakan teknologi. Dimana pemerintahan yang berbasiskan elektronik, itu menjadi ciri khas ASN ke depan.

“Pelayanan publik kedepan, tidak ada lagi yang harus langsung berhadapan dengan pejabatnya, cukup melalui Android. Kita sekarang, sedang giat meningkatkan kompetisi inovasi pelayanan publik. Tahun ini ada 3000 lebih yang kita kompetisikan, dan dari 3.000 itu, kita sudah memilih Top 40 dan top 99. Nah, kalau itu bisa terjadi nanti bapak/ibu tidak perlu lagi harus studi banding ke mana-mana, tinggal niru yang sudah jadi. Saya selalu mengatakan orang kita tuh, senang banget kalau studi banding dari dulu kerjaannya, banding-bandingin terus, tetapi tidak pernah jadi,” tandasnya.

MenPAN-RB berharap ada politeknik arsip yang siap mencetak orang-orang yang siap dipakai untuk arsip. Selain itu, ia juga berharap tahun depan Maluku sudah harus memiliki Mall Pelayanan Publik.
Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan, BPSDM Maluku setidaknya telah mencetak pejabat-pejabat di kawasan Timur Indonesia, yang juga telah menghasilkan inovasi-inovasi baru yang dituangkan dalam laporan proyek perubahan, pada jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

“Namun kami sadari implementasi inovasi jangka menengah dan jangka panjang belum maksimal. Kami evaluasi seperti tadi yang kami sampaikan kepada Pak Menteri, serta para peserta diklat yang telah selesai dan kembali ke daerah asal, kami agak kesulitan untuk bisa memonitor. Namun, kedepannya, ini menjadi tanggung jawab BKD Provinsi Maluku. Kita minta seluruh alumni untuk jangan tinggal diam. Terus berinovasi,” kata Gubernur.

Dikatakan, penyelenggaraan Diklat PIM II, sudah dilaksanakan sejak Tahun 2016. Maluku di dalam penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II sangat mengharapkan, agar tahun 2018 sudah dapat terakreditasi.

“Akreditasi kepada BPSDM Maluku tahun 2015 dengan kategori pertama pelatihan dasar CPNS Golongan 1 dan 2 dengan kategori akreditasi A, PNS golongan 3 dengan kategori Akreditasi A, tingkat 4 dan tingkat 3 dengan kategori Akreditasi B, kedepan, kita tingkatkanlah. Kita berharap, Diklat PIM II dapat diakreditasi pada tahun 2018 mendatang dalam upaya mewujudkan BPSDM Maluku terdepan di kawasan Timur Indonesia,” pungkasnya. (it-01)

Comments

comments

Terkait

Komentar anda:

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com