Hot Nasional 

Agum Gumelar Minta TNI/Polri Waspadai Upaya Pemecah Belah Bangsa

Ambon, indonesiatimur.co – Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas ( IKAL) Jendral TNI (purn) Agum Gumelar melantik secara langsung IKAL Komisariat Provinsi Maluku, yang diketuai Gubernur Said Assagaff.

Dalam sambutannya Agum Gumelar katakan bahwa IKAL merupakan organisasi tempat berkumpulnya alumni suatu lembaga prestisius yakni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), yang mengamanatkan seluruh anggota IKAL harus peduli terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa ini.

Advertisements

“Tak hanya itu, pengurus IKAL juga harus berwawasan kewarganegaraan, apalagi anggota IKAL sangat majemuk, datang dari seluruh komponen bangsa ini, yakni TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, DPR, Partai. Untuk itu, setiap pengurus wajib hukumnya berpikir dan bertindak yang berorientasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan lagi untuk kepentingan TNI, Polri, partai golongan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya IKAL juga berpatokan pada kekuatan moral. Dimana seluruh mayoritas bangsa Indonesia mendambakan negara ini tetap utuh dalam wadah NKRI.

“Kalau saya katakan mayoritas berarti ada minoritas sedikit yang mengiginkan sebaliknya bangsa ini bubar, bangsa ini terpecah-pecah. Mereka pintar, cerdik dan licik mengiginkan bangsa ini berantakan, membuat kita terpecah belah,” ungkapnya.

Dirinya meminta agar Gubernur, Pangdam, Kapolda dan seluruh jajaran TNI/polri untuk mengantisipasi ancaman ini.

Gumelar mencotohkan upaya untuk memecah belah bangsa, diantaranya dalam aksi demo 212 ada massa yang teriak Polri dan TNI musuh kita. Begitu juga dengan beredarnya selebaran agar TNI keluar dari Posso.

“Jadi saya mohon anggota IKAL Maluku bekerjasama dengan TNI dan Polri mewaspadai jangan kita mau dipecah belah. Kita harus selalu meyakinkan mayoritas bangsa ini sangat mendambakan negara ini tetap kokoh dalam wadah NKRI,” tandasnya.

Sementara itu, Said Assagaff selaku Ketua IKAL Maluku yang juga menjabat Gubernur Maluku dalam sambutannya mengatakan, IKAL yang dibentuk adalah mitra pemerintah provinsi Maluku dan seluruh jajaran untuk bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya juga mencapai tujuan dan cita-cita NKRI, yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Dijelaskan, berbagai masalah nasional dan daerah di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan nasional yang selama ini cenderung belum dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Maluku serta belum memberikan akses kepada aktivitas masyarakat baik dalam kesempatan berusaha maupun pembagian, sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan kemelaratan.

“Hal ini merupakan tugas dari kita semua, terutama para Alumni Lemhanas yang bermukim di daerah ini untuk dapat mewujudkannya,” pintanya.

Dihadapan Gumelar orang nomor satu di Maluku ini menyingung terkait kesepakatan pemerintah dengan DPR yang telah memasukan RUU provinsi kepulauan.

“Kami ini 93% laut , 7 % daratan. Karena itu mau membangun daerah ini harus bangun dari laut. Untuk itu, kami meminta adanya perhatian dari Pempus untuk kami diakui sebagai provinsi kepulauan,” pinta Assagaff.

Terkait dengan itu, dirinya mengajak IKAL provinsi Maluku dapat berkoordinasi terus dengan Gubernur Lemhanas untuk menggelar sebuah seminar tentang langkah strategis mewujudkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Kepulauan. (it-01)

Comments

comments

Terkait

Komentar anda:

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com