Wicaksono: Bangun Ketangguhan Tidak Bisa Dilakukan Sendiri

Ambon, indonesiatimur.co – Pemerintah Provinsi Maluku bekerjasama dengan APIK USAID menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Batas dalam membangun ketangguhan khususnya di Provinsi Maluku, pada Selasa (7/8). Menurut Regional Manager APIK Maluku, Willy Wicaksono, Rakor lintas batas dalam membangun ketangguhan ini, khususnya di Provinsi Maluku, sangat penting. Mengingat Maluku memiliki lebih dari 1300-an pulau dan dalam perencanaan  pembangunan daerah, pulau-pulau itu dibagi dalam 12 gugus pulau.

Dengan demikian untuk membangun ketangguhan, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kota/Kabupaten di Maluku memiliki sumber daya yang bisa diberdayakan sendiri. “Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka juga butuh sumber daya dari pihak lain,”ujarnya.

Advertisements

Dia mengatakan, untuk dampak-dampak perubahan iklim, misalnya seperti ketahanan pangan, air bersih, kesehatan, tidak memandang batas administrasi. “Itu bisa terjadi di kabupaten A dan kabupaten B. Mungkin misalkan banjir di hulu wilayah kabupaten A, tetapi yang merasakan dampaknya yang ada si hilir di wilayah kabupaten B. Jadi butuh kerjasama yang terintegrasi, bagaimana Kabupaten B yang mengalami banjir itu bisa meningkatkan kesiapsiagaan, tetapi disaat yang sama di wilayah hulu pada kabupaten A  juga melakukan upaya-upaya konservasi, agar apa yang dilakukan oleh kabupaten B itu tidak sia-sia. Dan yang dilakukan di kabupaten A pun juga akan berkontribusi untuk kedua kabupaten itu,” paparnya.

Wicaksono mengatakan, dari Rakor ini nantinya akan dilihat berdasarkan hasil kajian kerentanan dan resiko iklim, kota/ kabupaten mana yang memiliki masalah bersama dan masalah lintas batas. “Lalu bagaimana kira-kira potensi kerjasama yang bisa dibangun oleh kedua atau lebih kota kabupaten itu dan nanti juga bagaimana peran pemerintah Provinsi untuk bisa menfasilitasi terbangunnya kerjasama lintas batas ini,” jelasnya.

Menurutnya, hasil dari Rakor tersebut akan ada rekomendasi-rekomendasi kerjasama apa yang perlu dibangun antar kota/ kabupaten dan mungkin juga apa yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi. “Jadi kalau misalkan yang spesifik antara kota A dengan kabupaten B bisa bekerjasama antar dua wilayah itu atau misalkan kalau itu itu satu provinsi atau lebih luas bisa dikoordinir oleh provinsi,” tandasnya.

Dari USAID sendiri, dirinya mengatakan akan memberikan technical assistance, memberikan masukan-masukan dan telaah-telaah, untuk memboboti kebijakan- kebijakan apa yang perlu dibuat. “USAID juga bisa memboboti rancangan kebijakan-kebijakan itu termasuk technical assistance untuk isu- isu tertentu misalkan air bersih, pertanian, perikanan, pariwisata dan lain-lain yang merupakan sektor-sektor unggulan yang di provinsi Maluku ini,” ungkapnya. (it-01)

Comments

comments