Dinas Perikanan KKT Gelar Forum OPD dan Sinprog Pembangunan KP se-Provinsi Maluku

Saumlaki, indonesiatimur– Di tahun 2022 ini, kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sinkronisasi Program (Sinprog) Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku kembali digelar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) KKT, Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu, M.M., didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, Abdul Haris, yang berlangsung di Gedung Aula Serbaguna Hotel Galaxi, Kota Saumlaki, Selasa (08/03/2022).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh seluruh jajaran kelautan dan perikanan, mulai dari DKP Provinsi Maluku, DKP dari 11 Kabupaten dan Kota se-Maluku, serta 12 cabang dinas yang tersebar pada 12 gugus pulau, mulai dari gugus pulau 1 di Pulau Buru hingga gugus pulau 12 di pulau-pulau terselatan, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Kepala DKP Provinsi Maluku Abdul Haris mengatakan, Forum OPD sekaligus dengan Sinkronisasi Program dan kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan tersebut, merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, dalam rangka untuk menyusun dan merencanakan kegiatan ataupun program yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. Hal tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

“Tiap tahun kita lakukan ini dan sebelumnya kita lakukan di provinsi. Tahun 2019 itu kita lakukan di Aru dan di 2020 dan 2021 kemarin karena adanya pandemi covid, sehingga kita pusatkan kegiatan ini di Kantor DKP Provinsi Maluku saja. Untuk tahun 2022 ini, kondisi covid agak membaik sehingga kami mencoba kembali untuk mengaktifkan kegiatan ini di kabupaten/kota. Ini berdasarkan keputusan bersama saat kegiatan Forum OPD tahun 2021 kemarin di Ambon dan semua kabupaten/kota sepakat untuk tahun ini kita lakukan di Tanimbar,” jelas Abdul Haris.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut merupakan pertemuan yang didalamnya diberikan materi oleh narasumber, baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Bappeda Provinsi serta instansi terkait, diantaranya dari Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR. Akan disisipkan pula kegiatan Desk yang dimaksudkan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap hasil Sinprog Pembangunan Kelautan dan Perikanan melalui Forum OPD dimaksud.

“Hari ini (kemarin) pembukaan, besok ada materi-materi yang disampaikan oleh narasumber, kemudian kegiatan Desk yang mana akan diisi dengan diskusi untuk menerima usulan-usulan program dari kabupaten/kota, cabang dinas, maupun dari UPTD untuk dibahas bersama dengan bidang-bidang teknis yang ada di DKP Provinsi untuk diusulkan agar mendapatkan pembiayaannya, baik bersumber dari APBN, DAK, maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota masing-masing,” ujar Abdul Haris yang menambahkan bahwa pada hari terakhir kegiatan akan dilakukan Fill Trip berupa kunjungan lapangan yang akan direncanakan di Kecamatan Selaru.

Ia menambahkan, untuk kegiatan Fill Trip yang ditentukan di Kecamatan Selaru karena pada kecamatan tersebut bukan hanya terdapat potensi perikanan tangkap namun juga ada potensi budidaya disana, baik budidaya ikan maupun budidaya rumput laut yang bisa untuk dilakukan pengembangan.

“Kita akan ke Selaru agar tim juga bisa melihat kira-kira potensi pengembangannya disana seperti apa. Apa yang perlu kita lihat dan apa yang perlu kita bantu. Kalau bisa kita dorong dengan dana APBN atau Dana Pusat Pembantuan ataupun APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, S.H., M.H., melalui sambutannya yang dibacakan Sekda Moriolkossu menyampaikan, jika dilihat wilayah Provinsi Maluku dengan kurang lebih 712.479,6 kilometer persegi dimana sebagian besar wilayahnya merupakan perairan seluas 658.331,52 kilometer persegi atau 92,4 persen, karena itu Provinsi Maluku memiliki potensi Sumber Daya Alam kelautan yang amat besar sehingga tuntutan pembangunan yang berbasis kelautan dijadikan sebagai tumpuan pembangunan.

Keputusan untuk menjadikan laut sebagai suatu wilayah pembangunan membuka pilihan baru untuk mendapatkan sumber pertumbuhan ekonomi nasional dan regional yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Maluku juga berada pada tiga wilayah pengolahan perikanan, yakni perairan laut Banda dan sekitarnya yang berada pada wilayah pengolahan perikanan 714, laut Seram dan sekitarnya yang berada pada wilayah pengolahan perikanan 715, serta laut Arafura dan sekitarnya yang berada pada wilayah pengolahan perikanan 718 dimana potensi sumber daya perikanan tangkap di perairan Provinsi Maluku mencapai 4,669 juta ton per tahun.

Dijabarkan, potensi perikanan tangkap di Tanimbar sangat besar dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Potensi lestari sumber daya ikan kini mencapai 25.345,11 ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 20.276,09 ton per tahunnya, sedangkan pemanfaatannya baru mencapai 39,79 persen. Selain itu juga, ada perikanan budidaya dengan potensi yang sangat besar bagi usaha budidaya ikan air tawar. Potensi lahan untuk budidaya biota laut mencapai 21.518,99 hektare, dimana potensi paling besar terdapat di Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Selaru, dan Kecamatan Wermaktian. Sebagian besar lain potensi budidaya laut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan budidaya rumput laut yang luas potensinya sementara dilakukan secara maksimal sebesar 10 persen.

Bupati berharap, pertemuan yang dilakukan saat ini bertujuan untuk mensinergikan arah kebijakan prioritas pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan sekaligus menyelaraskan rencana kerja awal tahun 2023 dengan usulan program kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, korefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Selain itu, ada juga Keputusan Mendagri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi, pemutakhiran, klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Untuk itu menurut Bupati, sejalan dengan hal tersebut, maka proses pengusulan rencana kerja harus mengacu juga pada prioritas daerah dalam RKPD provinsi tahun 2023 sebagai arah dan kebijakan pembangunan khususnya sektor kelautan dan perikanan, yakni yang pertama adalah ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan dan yang kedua adalah percepatan pengentasan kemiskinan sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat di daerah ini secara terencana dan terstruktur harus terus dilakukan melalui program kegiatan pembangunan yang menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat di Tanimbar.

“Kami pemerintah KKT yang merupakan daerah kepulauan dan memiliki keanekaragaman hayati dan potensi yang terdistribusi pada wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil, yakni ekosistim mangrove, lamun, karang, serta potensi industri wisata bahari, potensi kawasan konservasi, potensi migas, serta transportasi laut akan selalu mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Semua fasilitasi yang dibangun diharapkan dapat mendorong potensi ikan di Maluku dan sekitarnya hingga menghasilkan pendapatan negara yang lebih tinggi dari sebelumnya,” ungkap Moriolkossu membacakan sambutan Bupati.

Masih melanjutkan, selain itu, LIN juga diharapkan bisa mendorong pemangkasan biaya produksi ikan dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Nantinya setelah pengembangan dilakukan, Maluku akan memiliki kawasan terpadu pelabuhan perikanan yang bisa menunjang proses produksi, pengolahan, dan pemasaran yang lebih efektif dan efisien.

“Lewat kegiatan ini, saya mengajak kita untuk lebih serius mencermati sejauh mana perkembangan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah kita lakukan melalui program kegiatan dan sub kegiatan di Maluku secara umum dan lebih khusus di kabupaten/kota, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN serta yang bersumber dari DAK yang secara khusus yang akan dijadikan sebagai pijakan untuk menyiapkan program kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun depan sehingga apa yang diharapkan dapat kita penuhi,”

Untuk itu ia mengajak, selain kerja keras, juga harus terus membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, fungsi serta wewenang masing-masing secara integral, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota sehingga sinergi tersebut akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat nelayan, pembudidaya, maupun pengelola di Provinsi Maluku.

“Semoga keberhasilan kegiatan ini dapat diikuti dengan perbaikan kegiatan yang sedang berjalan, pemecahan masalah yang sedang dihadapi, serta adanya saran dan rekomendasi atas kebijakan perencanaan program kegiatan yang akan datang,” harap Bupati.

Usai memberikan sambutan, Sekda Moriolkossu bersama Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku serta didampingi Kadis Perikanan KKT, Allo Batkormbawa, membuka dengan resmi kegiatan dimaksud yang ditandai dengan pemukulan tifa. (it-03)