Daerah Maluku 

Wakil Rakyat Tanimbar Diminta Lebih Dewasa -Rangkore : Jangan Korbankan Rakyat

Saumlaki, indonesiatimur.co  – Lantaran inggin mempertahankan Sekwan dan satu orang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang Pokir-nya tak diakomodir oleh Pemerintah daerah. Membuat rumah rakyat Bumi Duan Lolat ini menjadi panggung sandiwara kemunafikan para anggota dewan yang terhormat ini. Ketua Terpilih Kosgoro 1957 Fransiskus Rangkore angkat bicara.

Kepada media ini, Rangkore menilai bahwa ada sandiwara besar yang diciptakan para aleg ini. Pasalnya, jika mencermati substansi masalah, dimana 16 anggota DPRD dan 1 pimpinan melayangkan surat mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD setempat, yang terdiri dari enam poin yang dianggap masalah besar bagi mereka, sangatlah tidak relevan.

Advertisements

“Ini sandiwara apa yang dilakukan? Kalau memang mereka punya kepentingan internal ya tidak boleh korbankan masyarakat,” tandasnya.

Kata Rangkore, dalam surat tersebut, ke-17 aleg ini mengancam tidak akan menjalankan atau menghadiri rapat-rapat strategis yang dipimpin oleh Ketua DPRD. Hal ini harusnya diperhatikan secara baik. Sebab ada tanggungjawab besar yang dipikul mereka sebagai penyambung lidah rakyat Tanimbar.

“Harus lebih dewasalah. Cobalah menjadi anggota dewan yang fokus pada tugas pokok dan fungsi sebagai anggota legislatif,” saran Rangkore.

Menurutnya, DPRD harus mampu menguasai etika dan mekanisme dalam internal DPRD. Sangat aneh lagi kalau Badan Kehormatan dewan terjebak didalamnya. Hal itu ditunjukan dengan turut menandatangani surat mosi tidak percaya tersebut. Hal ini menunjukan kualitas wakil rakyat kita.

“Mungkinkah masyarakat telah salah memilih para wakilnya?” tandas Rangkore.

Mengingat tiga fungsi DPRD yakni
Legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Fungsi Anggaran yakni kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). Kemudian fungsi Pengawasan yakni kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

“Kalau cuma masalah sekwan, pokir, terus kemudian menjadi konflik, ya bagaimana? Inikan lucu. Mereka sedang mempertontonkan kedunguan mereka didepan masyarakat. Rakyat bertanya tentang kualitas wakil mereka,” sesalnya.

Disisi lain, ada anggota DPRD yang “merengek-rengek” saat paripurna DPRD, akibat pokirnya tidak digubris Pemda. Padahal jelas telah dijelaskan dalam paripurna itu kalau anggaran tidak mencukupi untuk harus memasukan semua pokir didalamnya.

Untuk itu, dirinya berharap bagi para wakil rakyat, terutama ke-17 anggota dewan ini, untuk tidak memalukan Balai Rakyat Saumlaki ditengah publik.

“Lebih Arif dan bijaksana serta dewasa dalam bertindak,” sarannya. (it-03)

Terkait

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.