Daerah Maluku 

Dorong Lahirnya Aktivis yang Fokus  Isu HAM, MDW Adakan Pelatihan

Ambon, indonesiatimur.co – Melihat kondisi existing, diperlukan kalangan masyarakat sipil yang aktif dalam monitoring serat mengadvokasi proses demokrasi dan pemajuan HAM di Maluku. Untuk itu Moluccas Democratization Watch (MDW) kembali mengadakan pelatihan.

Kegiatan pelatihan dipusatkan di Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku dan di Gedung FISIP Universitas Pattimura Ambon itu berlangsung pada 10-11 Juni 2022. Adapun peserta pelatihan sengaja datang dari sejumlah kabupaten/kota di Maluku.

Ketua Panitia Pelatihan, Hijrah Menaina mengatakan kegiatan ini diadakan agar kedepan terus lahir individu maupun organisasi yang fokus pada isu demokrasi dan HAM di Maluku. Apalagi Maluku termasuk salah satu daerah di Indonesia yang rawan terjadi pelanggaran HAM.

Menurutnya, dalam pasangan MDW, ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dalam pemajuan HAM dan Demokrasi, antara lain melalui pengembangan wacana demokrasi dan HAM serta advokasi legislasi dan kebijakan.

Selain itu juga melalui pewacanaan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah juga dengan melakukan pengawasan dan komplain atas penyalahgunaan kewenangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan pemerintah dan parlemen.

Sehingga kegiatan pelatihan diadakan dengan harapannya, peserta memiliki skill dan pengetahuan atau knowledge dasar advokasi, sehingga mampu mengadvokasi isu demokrasi dan HAM.

Peserta pelatihan diharapkan pula dapat memahami setiap isu demokratisasi dan HAM di Maluku, sehingga nantinya dapat menjadi perhatian atau fokus bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Sehingga dapat pula terbentuk jaringan advokasi dalam rangka tindak lanjut penguatan demokrasi dan HAM. Dimana kalangan masyarakat sipil dapat berperan signifikan, baik itu organisasi atau sebagai individu dalam satu jaringan yang bersifat lokal, nasional, regional maupun internasional.

Secara terpisah, pendiri MDW, Ikhsan Tualeka menjelaskan, bukan bermaksud untuk membesar-besarkan, namun setidaknya dalam rentang tahun 2006 hingga 2014 MDW menjadi satu organisasi masyarakat sipil di Maluku yang cukup dikenal.

Memegang mandat untuk mendorong kemajuan Demokratisasi, termasuk pemberantasan korupsi di Maluku, saat itu MDW konsisten melakukan advokasi, investigasi dan pendampingan berbasis HAM.

Termasuk pula dengan menjalin koalisi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya. Antara lain dengan membentuk Koalisi Anti Korupsi (KAK) Maluku dan juga forum yang fokus pada reformasi sektor keamanan sipil.

Berbagai kerjasama juga dilakukan MDW dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil nasional. Sebut saja KontraS, IDSPS, Elsam, Setara Institute, termasuk pula dengan sejumlah lembaga pemerintahan.

Setelah tahun 2014 aktivitas MDW mulai berkurang. MDW memang masih terlihat beberapa kali berkegiatan dan memberikan pernyataan sikap, dan tahun 2018 juga sempat mengadakan pelatihan termasuk diskusi publik, namun tak begitu intens dalam monitoring dan advokasi.

“Belakangan muncul keinginan kuat untuk kembali menghidupkan MDW. Apalagi sejumlah jejaring atau komunitas masyarakat sipil berbasis HAM membutuhkan mitra organisasi lokal di Maluku terutama dalam kaitannya dengan pemajuan hak sipil politik dan ekonomi, sosial budaya”, terang Ikhsan.

Momentum yang menurut Ikhsan seperti gayung bersambut karena belakangan muncul sejumlah aktivis muda progresif yang diharapkan akan dapat menjadikan MDW lebih maju dan berkontribusi optimal terhadap kemajuan Maluku terutama di bidang HAM dan demokratisasi.

“Saya pribadi memang telah beringsut pada isu lain yang kadang tak bersinggungan langsung dengan isu HAM, berharap adik-adik generasi baru pejuang HAM di Maluku yang akan maju ke depan. Menjadikan MDW tampil atau eksis lagi”, harap Ikhsan. (it-02)

Terkait

Leave a Comment