Latupati Maluku Siapkan Konsolidasi Negeri Adat, Petuanan Jadi Prioritas
Ambon, indonesiatimur.co – Persoalan wilayah adat dan konflik petuanan yang terus terjadi di sejumlah negeri di Maluku menjadi perhatian serius Latupati Maluku. Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, Latupati Maluku menyiapkan agenda konsolidasi seluruh negeri adat sebagai salah satu program prioritas dalam tiga hingga enam bulan pertama kepengurusan periode 2026–2031.
Ketua Latupati Maluku, Reza Valdo Maspaitella menegaskan, konsolidasi menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antarnegeri adat, mulai dari tingkat kabupaten hingga kota, sebelum berbagai program organisasi dijalankan.
Menurutnya, konsolidasi tersebut akan menjangkau seluruh wilayah di Maluku, antara lain Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, serta kabupaten dan kota lainnya.
Langkah ini dinilai penting agar seluruh raja dan pemangku adat memiliki hubungan komunikasi dan koordinasi yang kuat dalam menghadapi berbagai persoalan di wilayah masing-masing.
“Bayangkan saja kalau raja-raja di setiap wilayah kota kabupaten itu tidak saling mengenal, bagaimana koordinasi untuk penyelesaian tantangan yang ada di wilayah itu bisa maksimal?” ungkapnya usai pengukuhan pengurus Majelis Latupati Maluku
periode 2026-2031, di lantai 7 Kantor Gubernur, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, konsolidasi bukan sekadar mempertemukan para raja, tetapi juga membangun kesamaan pemahaman dan komitmen dalam menyelesaikan persoalan adat, termasuk konflik batas wilayah dan petuanan yang selama ini menjadi tantangan di sejumlah negeri.
Dorong Penguatan Ikatan Anak Adat dan Anak Piara
Selain konsolidasi negeri adat, Latupati Maluku juga menyambut positif gagasan penganugerahan atau penguatan ikatan anak adat yang sebelumnya disampaikan Patih Maluku.
Gagasan tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat hubungan persaudaraan dan kecintaan terhadap adat istiadat Maluku.
Bahkan, Ketua Latupati Maluku membuka peluang agar konsep tersebut dikembangkan melalui pengangkatan anak piara bagi para tokoh yang pernah bertugas di Maluku, seperti pejabat kejaksaan, pimpinan kantor wilayah, Pangdam, Kapolda, maupun pejabat lainnya.
Menurutnya, hubungan persaudaraan dengan Maluku tidak harus berakhir ketika seseorang menyelesaikan masa tugas dan kembali ke daerah asal.
Melalui ikatan anak piara, para tokoh tersebut diharapkan tetap memiliki hubungan emosional dengan masyarakat dan adat istiadat Maluku, sekaligus berkontribusi dalam memperkuat hubungan antarsaudara.
Ia menyebutkan, gagasan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Sekretaris Umum, Patih Maluku, dan Upu Latu Maluku agar dapat diterjemahkan menjadi program yang lebih konkret.
Raja Harus Mengutamakan Kepentingan Masyarakat
Terkait peran raja dalam politik praktis dan pembangunan daerah, Ketua Latupati Maluku menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan seorang raja harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, raja tidak boleh menjadikan jabatan sebagai kepentingan pribadi. Sebaliknya, amanah adat yang diberikan oleh para leluhur harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ia menjelaskan, komunikasi raja dengan investor maupun unsur politik merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan pembangunan. Namun, seluruh langkah tersebut harus berpijak pada kebutuhan masyarakat negeri.
“Apapun yang dilaksanakan oleh raja, baik dalam membuat kebijakan, perencanaan maupun aksi nyata, harus untuk masyarakat. Tidak bisa bertitik tolak pada rajanya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam sistem pemerintahan negeri adat, keputusan tertinggi berada pada musyawarah negeri dan Saniri Besar. Karena itu, raja bersama seluruh perangkat adat harus menjalankan keputusan berdasarkan hasil musyawarah dan kepentingan masyarakat. (it-02)
