Langgar Kode Etik, 5 Anggota KPU Dogiyai Dipecat
Sesuai dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 5 anggota KPU Kabupaten Dogiyai harus dipecat karena terbukti melanggar kode etik.
Read MoreCategory: Politik
Berita Politik
Langkah Gubernur Sulbar Terus Dilemahkan
Mamuju – Beragam cara dilakukan oleh oknum tertentu untuk mematikan langkah Gubernur Sulawesi Barat, H Anwar Adnan Saleh. Salah satu cara yang kini sedang hangat diperbincangkan adalah dengan membuka kasus pengadaan mobiler rumah jabatannya di tahun anggaran 2011 silam. Adnan mengatakan bahwa cara tersebut merupakan cara mereka mematikan langkahnya dan keluarganya berkiprah di level nasional. “Termasuk aksi demonstrasi yang berlangsung di Makassar pada 9 September 2014, merupakan rangkaian untuk melemahkan posisinya di mata publik,” katanya di Mamuju, seperti dilansir metrosulteng.com. Adnan menungkapkan, kasus ini ia anggap telah selesai berdasarkan hasil…
Read More
Gubernur Sulbar Kecewa Terhadap Sikap Para Pejabat SKPD
Mamuju – Toilet di sejumlah kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah provinsi Sulawesi Barat sangat tidak terjaga bahkan jorok. Bahkan, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh kecewa terhadap kondisi tersebut. “Saya kecewa melihat kebersihan toilet sejumlah kantor SKPD di lingkup Pemprov Sulbar yang tampak jorok,” kata Gubernur di Mamuju, seperti dilansir antara news. Gubernur menjelaskan kalau toilet itu kotor, itu artinya juga mencerminkan seluruh pengisi kantor yang jorok. “Ini harus dievaluasi seluruh SKPD karena umumnya memiliki ruangan kotor dan tentu akan berpengaruh pada pelayanan pemerintahan,” ucapnya. Selain toilet yang…
Read More
10 Pengurus DPD Golkar Indonesia Timur Tolak Usulan Munas
Manado – Pasca pilpres, parta Golkar dirundung perpecahan salah satunya ada pihak yang mengusulkan agar Munas dipercepat. Menanggapi hal itu, sebanyak 10 pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar dari Indonesia Timur menolak usulan tersebut. “Kami solid mendukung kepemimpinan Abu Rizal Bakrie, dan menolak usulan untuk mempercepat Munas, karena tidak sesuai AD/ART partai,” kata Ketua DPD I PG Sulawesi Utara Stevanus Vreeke Runtu di Manado, seperti dilansir suarapembaruan.com, Rabu (27/8). Stevanus mengungkapkan bahwa pihaknya bersama ke 9 DPD I dari Indonesia Timur telah sepakat untuk menyerahkan pelaksanaan Munas pada…
Read More
Inilah 3 Program Kerja Prioritas Jokowi
Jakarta – Calon presiden terpilih Joko Widodo akan memfokuskan prioritas program kerja yang akan dimasukkan dalam anggaran mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Tim Transisi Andi Widjojanto beberapa waktu lalu. Andi mengatakan bahwa Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat bakal menjadi prioritas pertama. “Program ini akan difokuskan pada provinsi dan kabupaten paling membutuhkan,” katanya seperti dilansir tribun news. Program prioritas selanjutnya, kata Andi, yakni sarana infrastruktur. Ini bakal menjadi prioritas kedua yang akan dijalankan oleh Jokowi dalam lima tahun ke depan. “Inftrastruktur dinilai Andi sebagai urat nadi distribusi logistik…
Read More
Rp200 Juta Disiapkan Untuk Pelantikan Anggota DPRD NTT
Kupang – Kurang lebih Rp200 juta disiapkan untuk pelantikan 65 anggota DPRD NTT periode 2014-2019. Rencananya pelantikan tersebut bakal digelar pada 3 september 2014 mendatang di aula utama El Tari Kupang. “Kami siapkan sekitar Rp 200 juta untuk pelantikan 3 September ini,” kata Sekretaris DPRD NTT, Thobias Ngongo, seperti dilansir nttterkini.com, Selasa , 26 Agustus 2014. Thobias mengatakan, aula utama El Tari Kupang dipilih karena ruang sidang utama gedung DPRD belum selesai direnovasi. “Aula Utama El Tari cukup representatif karena cukup luas dan bisa menampung 65 orang anggota dewan terpilih…
Read More
Pembangunan Tol Laut Jadi Prioritas Kerja Jokowi
Jakarta – Program pembangunan tol laut menjadi prioritas program kerja presiden terpilih Joko Widodo. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjojanto, belum lama ini. Andi mengungkapkan bahwa hal tersebut menjadi priorotas dikarenakan konsep tersebut sebagai konsep unggulan. “Ini sesuai yang ditawarkan dari visi misi Jokowi terkait dengan doktrin poros maritim,” ujar Andi seperti dilansir tribun news, Minggu (24/8/2014). Proyek besar ini, kata Andi, akan diagendakan bisa dimulai tahun 2016 atau 2017 mendatang. “Pada tahun 2014-2015 calon presiden terpilih akan memulai dengan rancangan bangunan dengan memperkuat pembangunan di…
Read More
Besok, 40 Anggota DPRD Kota Kupang Dilantik
Kupang – Pelantikan 40 anggota DPRD Kota Kupang siap digelar pada Senin, 25 Agustus 2014. Untuk itu, sebanyak 500 personil kepolsian resor Kupang Kota, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pelantikan tersebut. Sekertaris Dewan Kota Kupang, Adrianus Lusi mengatakan bahwa pihaknya sudah siap mengamankan jalannya pelantikan tersebut. “Kami sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan mereka siapkan 500 personil amankan pelantikan besok,” katanya seperti dilansir nttterkini.com, Sabtu 23 Agustus 2014. Adrianus mengungkapkan, acara pelantikan DPRD baru periode 2014-2019 juga akan diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota…
Read More
Pasca Putusan MK, Koalisi Merah Putih NTT Dukung Jokowi-JK
Kupang – Setelah gugatan pasangan Prabowo –Hatta ditolak mahkamah konstitusi, koalisi merah putih Nusa Tenggara Timur (NTT) berpindah haluan. Mereka menyatakan dukungannya kepada presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Ketua Koalisi Merah Putih NTT Esthon Foenay mengatakan, pihaknya menjunjung tinggi seluruh proses hukum, menghargai dan menghormati putusan MK yang menolak gugatan tim Prabowo-Hatta. “Kami akan mendukung seluruh program dan agenda dari presiden dan wakil presiden terpilih,” katanya seperti dilansir nttterkini.com, Jumat, 22 Agustus 2014. Menurut dia, keputusan MK sudah final dan harus dihormati serta dijungjung…
Read More
Seluruh Komisioner KPU Dogiyai Diberhentikan
Jakarta – Ketua dan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Dogiyai, Papua diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, mereka dinilai terbukti melanggar kode etik dalam penyelenggara pemilu presiden tanggal 9 Juli 2014 lalu. “KPU Dogiyai melanggar Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana disebutkan, setiap pihak, termasuk negara, tidak boleh menghalangi, membatasi, dan menghapuskan hak-hak konstitusional seorang warga negara pun, karena yang demikian itu melanggar hak-hak asasi warga negara,” kata majelis hakim DKPP seperti dilansir okezone. Ketua dan anggota KPU Dogiyai dianggap…
Read More