IpTek Sulawesi Tenggara 

Seluruh SKPD Pemprov Sultra Akan Ikuti Tes Teknologi Informasi

Kendari – Seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemprov Sultra harus mampu menguasai teknologi informasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan prestasi. Hal itu diminta langsung oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam. “SKPD harus menguasai teknologi informasi, minimal dapat mengoperasikan laptop,” kata Nur Alam, di Kendari, seperti dilansir Antara, Senin (11/5). Nur Alam mengaku jika dalam waktu dekat kami akan memanggil seluruh kepala SKPD mengikuti tes penggunaan teknologi informasi. “Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), menuntut semua pekerjaan dilakukan secara cepat, tepat dan transparan, sehingga…

selanjutnya
Daerah Sulawesi Selatan 

Berbeda, Pelantikan SKPD Makassar Bakal Masuk MURI

Makassar – Pekan ini, Warga Kota Makassar dijadwalkan akan mengambil sumpah seluruh pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkot Makassar. Pengambilan sumpah ini memang menjadi yang pertama dilakukan di Indonesia serta bakal masuk kedalam rekor Muri. “Dia ingin masyarakat sendiri yang menjadi saksi atas sumpah masing-masing kepala SKPD,” kata Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan (Danny) Pomanto, seperti dilansir bisnis.com, 11/02/15. Menurut Wali Kota, hal itu dimaksudkan agar prosesi sumpah nantinya bisa lebih sakral dan untuk lebih mendekatkan pejabat pada masyarakat. Sementara itu, Koordinator Acara Pelantikan Wahyudi Muhsin menjelaskan…

selanjutnya

Bulan Februari 2015, Seluruh Pejabat SKPD Nabire Dilarang Keluar Daerah

Nabire – Selama bulan Februari 2015, seluruh pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dilarang untuk berpergian keluar daerah. Hal itu sebagai salah satu upaya dalam menghadapi pemeriksaan dari BPK RI. “Bulan Februari 2015, semua SKPD harus ada di tempat. Tak boleh ada satu SKPD pun yang keluar daerah,” kata Bupati Nabire, Isaias Douw seperti dilansir majalahselangkah.com. Bupati juga meminta agar SKPD yang belum menyerahkan laporan-laporan yang belum selesai agar segera dituntaskan. “Kita semua melayani pemeriksaan dari BPK RI. Setelah pemeriksaan selesai baru bisa keluar…

selanjutnya
Maluku Utara Politik 

Gubernur Malut Gelar Sidak; Hanya 6 Kepala SKPD yang Ada di Ruangan

Malut – Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) disejumlah SKPD, Selasa (6/1) kemarin. Dalam sidak tersebut, Gubernur menjumpai beberapa staf dan 6 kepala SKPD saja. “Nanti sampaikan salam saya di kepala dinas yang tidak hadir” singkat Gubernur kepada sejumlah staf, seperti dilansir deliknews.com. Inspeksi tersebut dilakukan setelah sebelumnya Wakil Gubernur, M. Natsir Thaib telah menyampaikan beberapa hal pokok yang harus ditaati oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Disiplin, Pengawasan dan low inforcement. Ketiga hal ini harus dimiliki oleh pimpinan dalam mendidik kedisiplinan bawahan,” kata wagub…

selanjutnya
Hukum Politik Sulawesi Barat 

Gubernur Sulbar Kecewa Terhadap Sikap Para Pejabat SKPD

Mamuju – Toilet di sejumlah kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah provinsi Sulawesi Barat sangat tidak terjaga bahkan jorok. Bahkan, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh kecewa terhadap kondisi tersebut. “Saya kecewa melihat kebersihan toilet sejumlah kantor SKPD di lingkup Pemprov Sulbar yang tampak jorok,” kata Gubernur di Mamuju, seperti dilansir antara news. Gubernur menjelaskan kalau toilet itu kotor, itu artinya juga mencerminkan seluruh pengisi kantor yang jorok. “Ini harus dievaluasi seluruh SKPD karena umumnya memiliki ruangan kotor dan tentu akan berpengaruh pada pelayanan pemerintahan,” ucapnya. Selain toilet yang…

selanjutnya
Hukum Sulawesi Tengah 

20 SKPD Sulteng Manipulasi Laporan, Ini Reaksi Gubernur

Palu – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulteng merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk lembaga pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan sejumlah laporan keuangan yang tidak signifikan. Gubernur Sulteng, Longki Djanggola mengaku malu dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dimana terdapat Rp11, 23 miliar yang tidak memenuhi syarat pertanggung jawabanyang berasal dari 20 SKPD. “Terkadang adik-adik kita dibawah ini sering melakukan kecurangan melalui laporan perjalanan dinas,” kata Longki dalam koverensi pers, Senin (26/05) di Kantor DPRD Sulteng. Longki mengatakan, bahwa kesalahan yang berasal dari permainan…

selanjutnya