Politik – Page 40 of 79 – Indonesia Timur

Tahun 2015, SHS; ‘Seluruh Pejabat Wajib Memperbaiki Akuntabilitas Kinerja’

30/12/2014 SHS, Sulut0 comment

Sulut – Sistem akuntabilitas akan sangat mempengaruhi penilaian pemerintah pusat bagi Pemprov Sulut. Hal itu diungkapkan langsung oleh gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Sinyo Harry Sarundajang (SHS), belum lama ini. SHS (sapaan akrab Sinyo Harry Sarundajang) mengingatkan seluruh pejabat khususnya yang ada di Lingkup Pemprov Sulut supaya memperbaiki kinerjanya. “Seluruh pejabat wajib memperbaiki akuntabilitas kinerja,” kata SHS seperti dilansir manado24.com. Memasuki Tahun 2015 nanti, lanjut SHS, seluruh pejabat Pemprov Sulut harus bisa menyamakan persepsi dalam perencanaan pembangunan. Ini dimaksudkan agar program pembangunan tahun 2015 bisa lebih baik lagi dari tahun…

Daerah Gorontalo Politik

Naikan Gaji Kades, Bupati Bone Bolango Klaim Nilainya Terbesar se-Gorontalo

28/12/2014 bone bolango, hamim pou, Kepala Desa0 comment

Bonbol – Seluruh kepala desa (Kades) se-Kabupaten Bone Bolango patut berbahagia. Pasalnya, mulai Januari 2015 mendatang, gaji Kades mereka akan dinaikkan menjadi Rp 2 Juta. “Tahun depan, gaji seluruh Kades akan saya naikan,” kata Bupati Bonbol Hamim Pou, seperti dilansir gorontalopost.com. Bahkan, lanjut Hamim, gaji kades se-Kabupaten Bone Bolango bakal menjadi gaji terbesar se- Provinsi Gorontalo. “Gaji Kades tertinggi di Provinsi Gorontalo adalah gaji Kades di Kabupaten Bone Bolango,” tegas Hamim, Selasa (23/12). Selain gaji kades yang bakal dinaikan, lanjut Hamim, gaji dan honor seluruh aparat dan perangkat desa pun…

Daerah Politik Sulawesi Utara

Di Manado, Sekitar 1.000 Warga Antusias Ikut Seleksi Kepala Lingkungan

28/12/2014 Kepala Lingkungan, manado0 comment

Manado – Sebanyak 1.000 anggota masyarakat telah terdaftar untuk mengikuti seleksi sebagai calon kepala lingkungan. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah, karena pendaftaran belum ditutup. Ketua Panitia Seleksi Pala, Albert Wuysang mengatakan bahwa sebelum mendaftar para pendaftar harus mendapatkan rekomendasi dari lurah. “Itu jadi syarat utama yang harus dipenuhi,” kata Albert seperti dilansir sindonews.com, Sabtu (27/12/2014). Albert mengungkapkan bahwa para pendaftar tersebut akan mengikuti tes wawancara pada Senin 29 Desember nanti. Kemudian bagi kepala lingkungan yang terpilih, maka mereka akan langsung dilantik 31 Desember 2014. “Seleksi tersebut nantinya akan menghasilkan…

Hukum Politik

Pelanggaran Kode Etik Pemilu Terbanyak ada di Indonesia Timur

23/12/2014 pemilu0 comment

Sulsel— Dua penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Papua masuk ke tiga besar pelanggaran kode etik pemilu pada Pileg dan Pilpres lalu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pernah memberikan sanksi terhadap beberapa penyelenggara pemilu tersebut. Papua menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggar sebanyak 65 orang. Sementara peringkat kedua ditempati oleh sumatra Utara dengan jumlah 56 orang. Kemudian untuk peringkat ke tiga, 39 penyelenggara pemilu di Sulsel juga mendapatkan sanksi yang meliputi 16 dipecat dan 23 mendapat sanksi berupa peringatan.…

Hukum Politik Sulawesi Tenggara

Kepala Daerah Pergi Ke Luar Negeri Harus Seizin Gubernur

30/11/2014 bupati, kepala daerah, sanksi, walikota0 comment

Baubau – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam memperingatkan para kepala daerah untuk tidak melancong ke luar negeri tanpa seizinnya. Jika peringatan tersebut diabaikan, maka kepala daerah yang tidak mematuhi aturan itu bakal disanksi non-aktif “Komitmen yang harus dibentuk bersatu padu dengan satu kekuatan penuh adalah pemerintahan mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota,” kata Gubernur Sultra seperti dilansir kendarinews.com. Menurut Nur Alam, tugas gubernur disamping memberikan pembinaan dan pengawasan, sekarang sudah bisa memberikan sanksi. “Jika bupati atau wali kota ke luar negeri tanpa izin gubernur sebanyak dua kali maka…

Gorontalo Politik

Pemprov Gorontalo Bentuk Komisi Irigasi

22/11/201427/11/2014 idris rahim, irigasi0 comment

Gorontalo – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo membentuk Komisi Irigasi yang berfungsi membantu pemerintah dalam merumuskan hal yang berhubungan dengan irigasi. Secara resmi, Komisi Irigasi itu dikukuhkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo, Idris Rahim, Jumat (21/11). “Komisi ini memiliki tanggung jawab yang besar, dan tentu tidak sampai pada pengukuhannya saja lalu tidak bekerja,” kata Wagub, seperti dilansir beritasatu.com. Menurut Wagub, Komisi Irigasi ini harus mampu memfasilitasi pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan khususnya untuk membahas masalah yang berkaitan dengan pertanian dan keirigasian. “Seluruh pengurus Komisi Irigasi Provinsi Gorontalo diminta untuk segera melakukan…

Politik Sulawesi Tenggara

107 Desa di Bombana Sultra Bakal Gelar Pilkades Secara Serentak

09/11/201425/11/2014 bombana, Kepala Desa, Pilkades0 comment

Bombana – Sepanjang tahun 2014, ada kebijakan pemerintah meniadakan pemilihan kepala desa (Kades). Karenanya ada banyak kepala desa di indonesia yang sudah berakhir masa jabatannya termasuk di kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara (Sultra). “Memang ada 107 Desa yang kepala desanya akan berakhir jabatannya awal 2015. Jadi di tahun itu (2015) akan ada 107 Kades yang melakukan pemilihan serentak,” kata Kabid Pemerintahan Desa BPMPD dan Pemberdayaan Perempuan Bombana, HM Arsyad seperti dilansir kendarinews.com. Arsyad mengungkapkan bahwa sesuai peraturan pemerintahan nomor 72 tahun 2005 dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pj…

Gorontalo Politik

Gubernur Gorontalo Tidak Anggarkan Mobnas Baru

08/11/2014 Mobnas0 comment

Gorontalo – Di anggaran tahun 2015 mendatang, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tidak menganggarkan pengadaan mobil dinas baru bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo. Selama ini mobil dinas gubernur dan wakil Gubernur yang digunakan adalah mobil dinas warisan mantan Gubernur Fadel Muhammad dan Gusnar Ismail. Rusli Habibie mencoret anggaran pengadaan mobil dinas tersebut dengan alasan penghematan anggaran. “Saya minta coret saja pengadaan mobil dinas baru, kita harus berhemat,” kata Rusli seperti dilansir di gorontalopost.com. Selain menolak pembelian mobnas baru, Rusli juga memutuskan untuk membatasi aparaturnya mengadakan pertemuan di hotel berbintang. Dia…

Nasional Politik

Hanya Ada Empat Orang dari Indonesia Timur yang Masuk Kabinet

27/10/2014 kabinet kerja0 comment

Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, menilai jika komposisi kabinet dari Jokowi-JK tidak menunjukan keberagaman. Salah satunya orang-orang yang mengisi posisi kabinet hanya fokus oleh orang-orang jawa dan indonesia bagian barat. “Harusnya perwakilan dari bagian timur diperbanyak, tidak hanya dari Papua tetapi ditambah dari wilayah yang lain seperti Maluku,” katanya di Jakarta, Minggu (26/10/2014) malam seperti dilansir okezone. Sementara itu, mantan wakil etua DPD RI Laode Ida menilai komposisi Kabinet Kerja pilihan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla kurang menunjukkan perwakilan dari…

Papua Papua Barat Politik

Kementerian Koordinator Pembangunan Khusus Papua, Perlukah?

23/10/2014 jokowi, kementerian, Pembangunan Khusus Papua0 comment

Jayapura – Pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi Dodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hari Senin 20 Oktober lalu, ada banyak harapan masyarakat terhadap presiden dan wakil presiden baru tersebut. Salah satunya masyarakat Papua, mereka berharap agar Presiden terpilih Jokowi Widodo bisa membentuk Kementerian Koordinator Pembangunan Khusus Papua. Hal itu diungkapkan Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pendeta Alberth Yoku beberapa waktu lalu. “Saat bertemu dengan Pak Jokowi saya menyarankan agar ada Menko Pembangunan Khusus Papua,” kata dia di Jayapura, seperti dilansir bintangpapua.com. Pendeta Alberth berharap…