Daerah Politik Sulawesi Utara 

Di Manado, Sekitar 1.000 Warga Antusias Ikut Seleksi Kepala Lingkungan

Manado – Sebanyak 1.000 anggota masyarakat telah terdaftar untuk mengikuti seleksi sebagai calon kepala lingkungan. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah, karena pendaftaran belum ditutup. Ketua Panitia Seleksi Pala, Albert Wuysang mengatakan bahwa sebelum mendaftar para pendaftar harus mendapatkan rekomendasi dari lurah. “Itu jadi syarat utama yang harus dipenuhi,” kata Albert seperti dilansir sindonews.com, Sabtu (27/12/2014). Albert mengungkapkan bahwa para pendaftar tersebut akan mengikuti tes wawancara pada Senin 29 Desember nanti. Kemudian bagi kepala lingkungan yang terpilih, maka mereka akan langsung dilantik 31 Desember 2014. “Seleksi tersebut nantinya akan menghasilkan…

Read More
Hukum Politik 

Pelanggaran Kode Etik Pemilu Terbanyak ada di Indonesia Timur

Sulsel— Dua penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Papua masuk ke tiga besar pelanggaran kode etik pemilu pada Pileg dan Pilpres lalu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pernah memberikan sanksi terhadap beberapa penyelenggara pemilu tersebut. Papua menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggar sebanyak 65 orang. Sementara peringkat kedua ditempati oleh sumatra Utara dengan jumlah 56 orang. Kemudian untuk peringkat ke tiga, 39 penyelenggara pemilu di Sulsel juga mendapatkan sanksi yang meliputi 16 dipecat dan 23 mendapat sanksi berupa peringatan.…

Read More
Hukum Politik Sulawesi Tenggara 

Kepala Daerah Pergi Ke Luar Negeri Harus Seizin Gubernur

Baubau – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam memperingatkan para kepala daerah untuk tidak melancong ke luar negeri tanpa seizinnya. Jika peringatan tersebut diabaikan, maka kepala daerah yang tidak mematuhi aturan itu bakal disanksi non-aktif “Komitmen yang harus dibentuk bersatu padu dengan satu kekuatan penuh adalah pemerintahan mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota,” kata Gubernur Sultra seperti dilansir kendarinews.com. Menurut Nur Alam, tugas gubernur disamping memberikan pembinaan dan pengawasan, sekarang sudah bisa memberikan sanksi. “Jika bupati atau wali kota ke luar negeri tanpa izin gubernur sebanyak dua kali maka…

Read More
Gorontalo Politik 

Pemprov Gorontalo Bentuk Komisi Irigasi

Gorontalo – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo membentuk Komisi Irigasi yang berfungsi membantu pemerintah dalam merumuskan hal yang berhubungan dengan irigasi. Secara resmi, Komisi Irigasi itu dikukuhkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo, Idris Rahim, Jumat (21/11). “Komisi ini memiliki tanggung jawab yang besar, dan tentu tidak sampai pada pengukuhannya saja lalu tidak bekerja,” kata Wagub, seperti dilansir beritasatu.com. Menurut Wagub, Komisi Irigasi ini harus mampu memfasilitasi pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan khususnya untuk membahas masalah yang berkaitan dengan pertanian dan keirigasian. “Seluruh pengurus Komisi Irigasi Provinsi Gorontalo diminta untuk segera melakukan…

Read More
Politik Sulawesi Tenggara 

107 Desa di Bombana Sultra Bakal Gelar Pilkades Secara Serentak

Bombana – Sepanjang tahun 2014, ada kebijakan pemerintah meniadakan pemilihan kepala desa (Kades). Karenanya ada banyak kepala desa di indonesia yang sudah berakhir masa jabatannya termasuk di kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara (Sultra). “Memang ada 107 Desa yang kepala desanya akan berakhir jabatannya awal 2015. Jadi di tahun itu (2015) akan ada 107 Kades yang melakukan pemilihan serentak,” kata Kabid Pemerintahan Desa BPMPD dan Pemberdayaan Perempuan Bombana, HM Arsyad seperti dilansir kendarinews.com. Arsyad mengungkapkan bahwa sesuai peraturan pemerintahan nomor 72 tahun 2005 dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pj…

Read More
Gorontalo Politik 

Gubernur Gorontalo Tidak Anggarkan Mobnas Baru

Gorontalo – Di anggaran tahun 2015 mendatang, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tidak menganggarkan pengadaan mobil dinas baru bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo. Selama ini mobil dinas gubernur dan wakil Gubernur yang digunakan adalah mobil dinas warisan mantan Gubernur Fadel Muhammad dan Gusnar Ismail. Rusli Habibie mencoret anggaran pengadaan mobil dinas tersebut dengan alasan penghematan anggaran. “Saya minta coret saja pengadaan mobil dinas baru, kita harus berhemat,” kata Rusli seperti dilansir di gorontalopost.com. Selain menolak pembelian mobnas baru, Rusli juga memutuskan untuk membatasi aparaturnya mengadakan pertemuan di hotel berbintang. Dia…

Read More
Nasional Politik 

Hanya Ada Empat Orang dari Indonesia Timur yang Masuk Kabinet

Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, menilai jika komposisi kabinet dari Jokowi-JK tidak menunjukan keberagaman. Salah satunya orang-orang yang mengisi posisi kabinet hanya fokus oleh orang-orang jawa dan indonesia bagian barat. “Harusnya perwakilan dari bagian timur diperbanyak, tidak hanya dari Papua tetapi ditambah dari wilayah yang lain seperti Maluku,” katanya di Jakarta, Minggu (26/10/2014) malam seperti dilansir okezone. Sementara itu, mantan wakil etua DPD RI Laode Ida menilai komposisi Kabinet Kerja pilihan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla kurang menunjukkan perwakilan dari…

Read More
Papua Papua Barat Politik 

Kementerian Koordinator Pembangunan Khusus Papua, Perlukah?

Jayapura – Pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi Dodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hari Senin 20 Oktober lalu, ada banyak harapan masyarakat terhadap presiden dan wakil presiden baru tersebut. Salah satunya masyarakat Papua, mereka berharap agar Presiden terpilih Jokowi Widodo bisa membentuk Kementerian Koordinator Pembangunan Khusus Papua. Hal itu diungkapkan Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pendeta Alberth Yoku beberapa waktu lalu. “Saat bertemu dengan Pak Jokowi saya menyarankan agar ada Menko Pembangunan Khusus Papua,” kata dia di Jayapura, seperti dilansir bintangpapua.com. Pendeta Alberth berharap…

Read More
Maluku Utara Politik 

KPU Malut Ingin Terapkan Pemilihan dengan Sistem E-vooting

Ternate – Malut selama ini dikenal sebagai daerah yang sering bermasalah dengan pelaksanaan pemilu, baik pileg, pilpres maupun pemilihan kepala daerah. Karenanya, kedepan Malut perlu perlakukan khusus dari aspek pelaksanaan pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara, Syahrani Somadayo berharap ada terobosan baru atau bahkan blue print ke depan. Bahkan dia berharap program pemungutan suara secara elektronik atau yang diistilahkan dengan e-vooting bisa diberlakukan di Malut. “Ini dalam rangka untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi saat penghitungan suara,” kata dia kepada malut.co.id. Dengan sistem e-vooting, lanjut Syahrani, publik bisa langsung…

Read More