Hukum Papua Politik 

Langgar Kode Etik, 5 Anggota KPU Dogiyai Dipecat

15/09/201415/09/2014 Adam Arisoy, kabupaten dogiyai, Kode Etik, KPU

Jayapura – Sesuai dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 5 anggota KPU Kabupaten Dogiyai harus dipecat karena terbukti melanggar kode etik. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy, belum lama ini.

“Kami sudah keluarkan SK pemberhentian 5 anggota KPU Dogiyai tersebut,” katanya di Kantor Bawaslu Papua, Jumat, (12/9) seperti dilansir bintangpapua.com.

Adam mengatakan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, pihaknya akan segera memanggil 5 orang calon anggota KPU Kabupaten Dogiyai.

“Saat ini 5 anggota KPU Provinsi Papua sudah berada di Jayapura untuk secepatnya menindaklanjuti keputusan DKPP dimaksud,” lanjutnya.

Mewakili KPU Provinsi Papua, dia menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan, namun keterlambatan itu bukan sesuatu yang disengaja.

“Kami sudah ada di Jayapura jadi secepatnya lakukan pelantikan, ini supaya secepat pula mereka melakukan pekerjaan yang sempat tertunda,” jelasnya.

Bagikan artikel ini

• Tradisi Blood Taboo Persalinan Masih Berlaku di Papua
• Islam di NTT Bermula di Pulau Solor
• Untuk Pengakuan Pempus, Negeri Adat Harus Miliki Raja Definitif
• Kisah Bergabungnya Kerajaan Timor Ke Dalam RI

Related Posts:

• Pendapat dan Sikap Ketua DPRD KKT Atas Laporan Surat…
• Diduga Melanggar Kode Etik, 3 Anggota KPU SBD Dipecat
• Batlayeri: Kalau Mau Habisi Saya, Jangan Korbankan…
• Tak Loloskan Verifikasi, 4 Komisioner KPUD Dipecat DKPP
• Wujudkan Demokrasi Sejuk, BAWASLU KKT Gelar Apel…
• Tak Hadir Saat Pleno, Bawaslu‬ Sulteng Diadukan ke DKPP

Related posts

• Maluku Politik 

  MI-BMW Akan Terima Surat Tugas Dari DPP Partai Demokrat

  23/04/2024 DPP Partai Demokrat, michael wattimena, murad ismail, Surat Tugas

  Ambon, indonesiatimur.co – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah telah memasuki tahapan pengambilan formulir. Sejumlah partai politik telah...
• Hukum Maluku 

  Ijin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Ijin Tinggal WNA di RI

  23/04/202423/04/2024 Direktur Jenderal Imigrasi, ijin tinggal peralihan, Silmy Karim, transisi ijin tinggal, WNA di RI

  Jakarta, indonesiatimur.co – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan kebijakan Ijin Tinggal Peralihan, yang...
• Maluku Politik 

  Adolf Bormasa Resmi Bacakada Pertama Tanimbar, Terdaftar Berbendera PDI Perjuangan

  18/04/2024 Adolf Bormasa, Bacakada Pertama, PDI Perjuangan, tanimbar

  Saumlaki, indonesiatimur.co – Setelah sehari sebelumnya bertandang ke Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia...