Hukum Papua Barat 

60% Aset Pemkab Manokwari Bermasalah, Kok Bisa?

Manokwari – Sebanyak 60 persen aset Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua barat belum dipertanggungjawabkan. Karenanya, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku tidak memberikan pendapat. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, Dali Mulkana mengaku bahwa pihaknya sudah ketiga kalinya tidak memberikan pendapat terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari. “Sebab aset daerah itu belum didata dan dipertanggungjawabkan,” kata Dali Mulkana di Manokwari, seperti dilansir Antara, 13/07. Dali mengungkapkan bahwa pada hasil audit BPK ditemukan pinjaman dari kas daerah tahun anggaran 2014 yang belum dikembalikan mencapai Rp4,2 miliar. Bahkan, kata…

selanjutnya
Hukum Sulawesi Barat 

Lebih Rp3 Miliar Aset Pemprov Sulbar ‘Hilang’

Mamuju – Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI, tercatat kurang lebih Rp3 miliar nilai aset daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) tahun pengadaan 2009-2012 belum terlihat fisiknya. Terkait hal itu, Wakil Gubernur Aladin S Mengga tidak mengelak jika masih banyak aset Pemprov Sulbar yang tidak jelas keberadaannya. “Sekarang dalam proses identifikasi. Ada kemungkinan barang-barang yang belum kelihatan itu tertinggal di kantor lama,” kata Aladin di Mamuju, seperti dilansir Okezone, 25/05. Dia mengaku jika kini pihak pemprov Sulawesi Barat tengah bekerja keras untuk mendapatkan kembali aset-asetnya yang hingga kini…

selanjutnya