Hukum Papua 

Gara-gara Proyek Fiktif, Pemkab Paniai Harus Kembalikan Rp44 Milyar ke Kas Negara

Paniai – Berdasarkan laporan hasil temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Papua, Kabupaten Paniai tercatat memiliki permasalahan. Dimana dalam pemeriksaan baru tersebut, pemkab Paniai harus mengembalikan uang sebesar Rp44 milyar ke kas negara. “Ada beberapa kegiatan proyek fiktif kabupaten Paniai di tahun 2007 hingga 2012,” kata Bupati Kabupaten Paniai, Hengki Kayame, seperti dilansir Nabire-Net, 13/07. Menurutnya, hal itu lantaran tak ada pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dengan temuan BPK-RI pada bentuk fisik dari kegiatan yang dilakukan Pemkab setempat selama itu. “Saya mau sampaikan bahwa salinan laporan hasil temuan…

selanjutnya
Hukum Papua Barat 

60% Aset Pemkab Manokwari Bermasalah, Kok Bisa?

Manokwari – Sebanyak 60 persen aset Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua barat belum dipertanggungjawabkan. Karenanya, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku tidak memberikan pendapat. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, Dali Mulkana mengaku bahwa pihaknya sudah ketiga kalinya tidak memberikan pendapat terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari. “Sebab aset daerah itu belum didata dan dipertanggungjawabkan,” kata Dali Mulkana di Manokwari, seperti dilansir Antara, 13/07. Dali mengungkapkan bahwa pada hasil audit BPK ditemukan pinjaman dari kas daerah tahun anggaran 2014 yang belum dikembalikan mencapai Rp4,2 miliar. Bahkan, kata…

selanjutnya
Hukum Maluku Utara 

BPK Temukan Penyalahgunaan Anggaran di Pemkot Ternate

Ternate – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran tahun 2012 di Pemerintah Kota Ternate. Bahkan jumlah anggaran dana tersebut mencapai miliyaran rupiah. Dalam temuan tersebut, BPK menemukan adanya surat perintah pencairan dana (SP2D) tahun anggaran 2011 sebesar Rp 19,9 miliar dan pencairan anggaran Rp 8,1 miliar tahun 2012. Dana tersebut tidak tercantum dalam APBD yang sudah di tentukan. Seperi dilansir malutpos.co.id, BPK mengungkapkan bahwa temuan tersebut mengakibatkan belanja tahun anggaran 2011 sebesar Rp 19,9 miliar membebani APBD tahun anggaran 2012. Sehingga terdapat pengeluaran sebesar Rp 8,1 miliar…

selanjutnya
Hukum Sulawesi Tengah 

20 SKPD Sulteng Manipulasi Laporan, Ini Reaksi Gubernur

Palu – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulteng merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk lembaga pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan sejumlah laporan keuangan yang tidak signifikan. Gubernur Sulteng, Longki Djanggola mengaku malu dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dimana terdapat Rp11, 23 miliar yang tidak memenuhi syarat pertanggung jawabanyang berasal dari 20 SKPD. “Terkadang adik-adik kita dibawah ini sering melakukan kecurangan melalui laporan perjalanan dinas,” kata Longki dalam koverensi pers, Senin (26/05) di Kantor DPRD Sulteng. Longki mengatakan, bahwa kesalahan yang berasal dari permainan…

selanjutnya