Daerah Maluku 

Ada Penggunaan Dana Desa di Maluku yang Tidak Tepat

Maluku – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta kepada Pemprov Maluku untuk segera melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah (kabupaten/kota). Hal itu dilakukan karena pihaknya mendapatkan keluhan terkait dengan lambatnya pencairan dana desa dari kebupaten. “Pemprov harus mengumpulkan kepala daerah agar melakukan koordinasi percepatan penyaluran dana desa,” ujar Marwan di Ambon, Maluku, seperti seperti dilansir BisnisCom, Kamis (19/11). Selain itu, Marwan juga menyinggung penggunaan dana desa di Maluku yang tidak sesuai dengan Permen No.5 tentang penggunaan dana desa prioritas. “Saya dengar ada dana desa buat lapangan…

selanjutnya
Ekonomi & Bisnis Nasional 

Anggaran Dana Desa Lebih Besar untuk Indonesia Timur

Jakarta – Dalam rancangan APBNP 2015, Pemerintah akan mengajukan anggaran Dana Desa sekitar Rp20 triliun. Dari rancangan anggaran tersebut, Daerah Indonesia bagian Timur diperkirakan akan mendapatkan dana desa yang paling besar. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan bahwa hal tersebut didasarkan jumlah penduduk, luas daerah dan tingkat kemiskinan paling tinggi. “Ya misalnya di Papua, di Indonesia Timur,” kata Jafar seperti dilansir okezone.com, Selasa (13/1/2015). Jafar mengungkapkan, setiap desa di Indonesia nantinya akan mendapatkan alokasi Rp240-an juta Rp270-an juta per desa untuk tahun ini. “Kalau dipukul rata…

selanjutnya
Ekonomi & Bisnis Papua 

Papua Dapat Alokasi Dana Desa Terbesar Yakni Rp1,17 triliun

Jakarta – Provinsi Papua mendapatkan alokasi dana desa terbanyak yang tercantum dalam APBN 2015, yaitu sebesar Rp1,17 triliun. Penetapan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, dana tersebut dialokasikan untuk 29 kabupaten. Sementara kabupaten yang mendapatkan alokasi terbesar adalah Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Yahukimo dengan alokasi sebesar Rp133,2 miliar dan Rp125,5 miliar. Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri mengingatkan agar dalam pengelolaannya tidak terjadi penyelewengan, para aparat di lingkungan pedesaan harus bisa mengolahnya sesuai dengan tata kelola yang berlaku. “Jika persiapan belum ada, bisa-bisa aparat desa ditangkap karena…

selanjutnya