Nusa Tenggara Timur Politik 

Sengketa Pilgub NTT Diputuskan pada 27 Juni

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan sidang gugatan pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (27/6). Hal itu disampaikan olehalon Wakil Gubernur NTT Paul Edmundus Tallo, Selasa (25/6). “Kami sudah memperoleh informasi dari MK bahwa sidang putusan akan digelar 27 Juni 2013,” katanya, seperti dilansir Metrotvnews.com. Sidang putusan itu akan digelar sekitar pukul 15.00 WIB. Oleh karena itu, Paul minta seluruh pendukung pasangan Esthon Foenay-Paul Edmundus Tallo menunggu putusan MK tersebut. Dengan keluarnya keputusan MK nanti, berakhir pula sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) antara pasangan Eshon-Paul melawan Komisi…

selanjutnya
Daerah Nusa Tenggara Timur 

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada NTT

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan Ibrahim Agustinus Medah-Melkiades Lakalena terkait perkara sengketa pemilihan kepala daerah Nusa Tenggara Timur putaran pertama, 18 Maret lalu. Dalam amar keputusannya, MK mendukung keputusan pleno Komisi Pemilihan Umum NTT yang menetapkan pemenang pertama dan kedua, yakni pasangan Frenly dan Esthon-Paul yang berhak maju dalam pemilihan putaran kedua. “MK menolak seluruh permohonan pasanangan Tunas,” jelas Ali Antonius dari tim pengacara pasangan Esthon-Paul, sesaat setelah mengikuti pembacanaan keputusan majelis MK di Jakarta, Senin (29/4), seperti dikutip dari Kompas.com. Pilkada NTT putaran pertama diikuti lima pasangan…

selanjutnya
mahkamah konstitusi Daerah Hot Sulawesi Selatan 

MK: Judas Amir – Ahmad Syaifuddin Tetap Pemenang Pilkada Kota Palopo

Mahkamah Konstitusi menolak sengketa pilkada Kota Palopo yang diajukan pasangan Haidir-Thamrin. Majelis hakim MK menilai, tudingan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pilkada tersebut tidak terbukti. Dengan demikian, pasangan Judas Amir-Ahmad Syaifuddin tetap dinyatakan sebagai pemenang Pemilu Kepala Daerah Kota Palopo, Sulawesi Selatan sesuai keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kota Palopo. “Mahkamah tidak menemukan adanya bukti-bukti baru yang dapat menguatkan ataupun membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon,” kata Hakim Konstitusi Akil Mochtar, Selasa (29/4), seperti dilansir Kompas.com. Dalam permohonannya, Haidir-Thamrin mendalilkan terjadinya sejumlah pelanggaran seperti dugaan penggelembungan suara, politik uang, dan keterlibatan aparat pemerintahan,…

selanjutnya
PPKM Mikro Ambon