Hukum Maluku 

Kolaborasi Kanwil Ditjenpas Maluku dengan Ombudsman Dorong Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Ambon, indonesiatimur.co – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku bekerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Maluku, melaksanakan sosialisasi penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tingkat kementerian lembaga bertempat di Kanwil Ditjenpas Maluku, Senin (06/10/2025). Dalam sambutannya Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dilingkungan Provinsi Maluku “Sosialisasi ini bertujuan menjalin koordinasi, mendeteksi potensi maladministrasi, dan mendorong agar layanan pemasyarakatan lebih transparan serta akuntabel, sesuai dengan fungsi Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan…

Read More
Hukum 

Imigrasi Tanda Tangani Pakta Integritas, Ikrar Pelayanan Publik yang Profesional dan Akuntabel

Jakarta, indonesiatimur.co – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggelar kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas secara serentak pada Kamis (31/07/2025) di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta Selatan. Kegiatan penandatanganan ini dihadiri langsung oleh para Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan Ditjen Imigrasi, serta diikuti secara virtual oleh para Kepala Kantor Wilayah, Kepala UPT Imigrasi, dan Atase Imigrasi di luar negeri. Melalui penandatanganan pakta integritas tersebut, pejabat di lingkungan Ditjen Imigrasi menyatakan komitmen untuk menjunjung tinggi integritas dengan berperan aktif dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak terlibat dalam perbuatan tercela. Mereka…

Read More
Hukum Maluku 

Babak Baru Pelayanan Publik, Kakanwil Kemenkum Maluku Lantik Pejabat Manajerial dan Fungsional

Ambon, indonesiatimur.co – Tingkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku, Kepala Kantor Wilayah, Saiful Sahri, melantik sejumlah pejabat manejerial dan fungsional, Senin (13/01/2025). Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah ini menandai babak baru kepemimpinan di beberapa bidang strategis mengikut perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kelola (SOTK) Kementerian Hukum. Sebanyak tiga orang pejabat manejerial dan dua orang pejabat fungsional dilantik pada hari ini. Di antaranya, Abd. Malik Wagola kini menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Semi Tangke sebagai Kepala Bidang Pelayanan…

Read More
Daerah Maluku 

Alami Penurunan, Malra Tetap Di Zona Kuning Pelayanan Publik

Ambon, indonesiatimur.co – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih berada pada zona kuning Kepatuhan Pelayanan Publik. Penilaian ink dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Maluku dan diserahkan kepada Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malra, Nikodemus Ubro di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Senin (26/02/2024) Menurut Pj Sekda, hasil ini menjadi tantangan tersendiri agar kedepan bisa memperbaiki pelayanan publik pada beberapa dinas yang menjadi sample. “Kami akan laporkan hasil ini ke Pj Bupati untuk menjadi perhatian bersama, agar nantinya ada pembinaan pada indikator input dan pengaduan yang perlu diperbaiki kedepan. Memang ada penurunan 1,0…

Read More
Daerah Maluku 

Aru Berhasil Masuk Zona Kuning Pelayanan Publik

Ambon, indonesiatimur.co – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru setelah 5 tahun berturut-turut berada di zona merah kepatuhan pelayanan publik, akhirnya masuk zona kuning. Bahkan berhasil meraih tiga piagam penghargaan standart kepatuhan pelayanan publik yang masuk zona hijau, yaitu dua puskesmas dan Dinas Pendidikan Keberhasilan Kabupaten Kepulauan Aru masuk zona kuning tidak terlepas dari pendampingan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Maluku. Hal ini diakui Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Muin Sogalrey yang hadir bersama Sekda Aru, Jopy Ubyaan dan Kabag Organisasi untuk menerima hasil penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2023 oleh Ombudsman…

Read More
Daerah Maluku 

Pelayanan Publik Pemkab Bursel Zona Kuning

Ambon, indonesiatimur.co – Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) masuk kategori zona kuning kepatuhan pelayanan pelayanan publik 2023 dari Ombudsman RI Perwakilan Maluku. Penilaian ini berdasarkan hasil evaluasi tingkat kepatuhan pelayanan publik tahun 2023 yang di lakukan Ombudsman Maluku, dimana Kabupaten Buru Selatan masuk dalam kategori zona kuning (sedang) Penyerahan penilaian ini diserahkan Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat kepada Wakil Bupati Bursel, Gerson Selsily, Rabu (21/02/2024) di kantor Ombudsman RI perwakilan Maluku. Menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat, dari hasil survey yang di lakukan ada 4 dimensi…

Read More
Hukum Papua 

Warga Papua Diminta Ikut Kontrol Pelayanan Publik Lewat Media Sosial

Jayapura – Kontrol terhadap pelayanan publik tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa melalui media sosial. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Ikatan Keluarga Jurnalis Untuk Pelayanan Publik Kota Jayapura, Fransiskus Kobepa dalam siaran pers yang diterima IndonesiaTimurCo, (30/12). Fransiskuss mengajak seluruh masyarakat termasuk generasi muda yang ada di tanah Papua khususnya untuk ikut mengawasi pelayanan publik melalui media sosial. “Kita teguhkan komitmen kita lewat sistem IT, anak-anak muda melakukan kontrol lewat media sosial,” ujarnya. Menurutnya, apabila ada yang tidak beres dengan pelayanan publik di Papua, seperti jalan rusak, trotoar…

Read More
Daerah Maluku 

Ambon Raih Penghargaan Sebagai Kota Terbaik Pelayanan Publik

Ambon – Ombudsman RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Ambon sebagai kota terbaik. Kali ini, Ambon dinilai sebagai salah satu kota yang memberikan pelayanan publik dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. “Kita kembali mendapatkan penghargaan dari Ombudsman kali ini berupa predikat kepatuhan dalam standar pelayanan publik,” kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, seperti dilansir Kompas (14/12). Richard mengatakan bahwa penghargaan serupa juga pernah didapat Kota Ambon pada tahun 2014 lalu. “Tahun lalu kita juga dapat penghargaan itu untuk beberapa cabang dan kali ini,” terangnya. Richard menegaskan bahwa berbagai apresiasi yang diberikan…

Read More
Maluku Politik 

Tahun 2015, Kota Ambon Dicanangkan Sebagai Ikon Pelayanan Publik

Ambon – Sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun pelayanan publik Kota Ambon, Maluku. Pencanangan tersebut diselenggarakan di Islamic Center Kota ambon dengan dihadiri 500 orang yang terdiri dari Gubernur Provinsi Maluku Said Assegaff, Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Ambon, dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Ambon, pada 12 Januari 2015. “Pelayanan publik yang baik hanya dapat diwujudkan jika memiliki aparatur yang baik pula,” kata Yuddy dalam sambutannya seperti dilansir indopos.com, 13/01/15.…

Read More