pelayanan publik

Alami Penurunan, Malra Tetap Di Zona Kuning Pelayanan Publik

26/02/2024 Kabupaten Maluku tenggara, pelayanan publik, Zona Kuning0 comment

Ambon, indonesiatimur.co – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih berada pada zona kuning Kepatuhan Pelayanan Publik. Penilaian ink dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Maluku dan diserahkan kepada Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malra, Nikodemus Ubro di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Senin (26/02/2024) Menurut Pj Sekda, hasil ini menjadi tantangan tersendiri agar kedepan bisa memperbaiki pelayanan publik pada beberapa dinas yang menjadi sample. “Kami akan laporkan hasil ini ke Pj Bupati untuk menjadi perhatian bersama, agar nantinya ada pembinaan pada indikator input dan pengaduan yang perlu diperbaiki kedepan. Memang ada penurunan 1,0…

Daerah Maluku

Aru Berhasil Masuk Zona Kuning Pelayanan Publik

26/02/202427/02/2024 Kabupaten Kepulauan Aru, pelayanan publik, Zona Kuning0 comment

Ambon, indonesiatimur.co – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru setelah 5 tahun berturut-turut berada di zona merah kepatuhan pelayanan publik, akhirnya masuk zona kuning. Bahkan berhasil meraih tiga piagam penghargaan standart kepatuhan pelayanan publik yang masuk zona hijau, yaitu dua puskesmas dan Dinas Pendidikan Keberhasilan Kabupaten Kepulauan Aru masuk zona kuning tidak terlepas dari pendampingan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Maluku. Hal ini diakui Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Muin Sogalrey yang hadir bersama Sekda Aru, Jopy Ubyaan dan Kabag Organisasi untuk menerima hasil penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2023 oleh Ombudsman…

Daerah Maluku

Pelayanan Publik Pemkab Bursel Zona Kuning

21/02/202422/02/2024 pelayanan publik, Pemkab Bursel, Zona Kuning0 comment

Ambon, indonesiatimur.co – Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) masuk kategori zona kuning kepatuhan pelayanan pelayanan publik 2023 dari Ombudsman RI Perwakilan Maluku. Penilaian ini berdasarkan hasil evaluasi tingkat kepatuhan pelayanan publik tahun 2023 yang di lakukan Ombudsman Maluku, dimana Kabupaten Buru Selatan masuk dalam kategori zona kuning (sedang) Penyerahan penilaian ini diserahkan Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat kepada Wakil Bupati Bursel, Gerson Selsily, Rabu (21/02/2024) di kantor Ombudsman RI perwakilan Maluku. Menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat, dari hasil survey yang di lakukan ada 4 dimensi…

Daerah Maluku

Gubernur Maluku Ajak Aparat Pemprov Berpikir Out of The Box

14/09/201724/09/2020 bkn, kompetensi jabatan, pelayanan publik, Said Assagaff0 comment

Gubernur berpendapat untuk menghasilkan terobosan-terobosan besar, harus berfikir di luar kotak (think out of the box), kritis, kreatif, inovatif dan progresif

Hukum Papua

Warga Papua Diminta Ikut Kontrol Pelayanan Publik Lewat Media Sosial

31/12/2015 jayapura, Media Sosial, pelayanan publik1 Comment

Jayapura – Kontrol terhadap pelayanan publik tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa melalui media sosial. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Ikatan Keluarga Jurnalis Untuk Pelayanan Publik Kota Jayapura, Fransiskus Kobepa dalam siaran pers yang diterima IndonesiaTimurCo, (30/12). Fransiskuss mengajak seluruh masyarakat termasuk generasi muda yang ada di tanah Papua khususnya untuk ikut mengawasi pelayanan publik melalui media sosial. “Kita teguhkan komitmen kita lewat sistem IT, anak-anak muda melakukan kontrol lewat media sosial,” ujarnya. Menurutnya, apabila ada yang tidak beres dengan pelayanan publik di Papua, seperti jalan rusak, trotoar…

Daerah Maluku

Ambon Raih Penghargaan Sebagai Kota Terbaik Pelayanan Publik

17/12/2015 ambon, pelayanan publik, walikota ambon0 comment

Ambon – Ombudsman RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Ambon sebagai kota terbaik. Kali ini, Ambon dinilai sebagai salah satu kota yang memberikan pelayanan publik dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. “Kita kembali mendapatkan penghargaan dari Ombudsman kali ini berupa predikat kepatuhan dalam standar pelayanan publik,” kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, seperti dilansir Kompas (14/12). Richard mengatakan bahwa penghargaan serupa juga pernah didapat Kota Ambon pada tahun 2014 lalu. “Tahun lalu kita juga dapat penghargaan itu untuk beberapa cabang dan kali ini,” terangnya. Richard menegaskan bahwa berbagai apresiasi yang diberikan…

Maluku Politik

Tahun 2015, Kota Ambon Dicanangkan Sebagai Ikon Pelayanan Publik

14/01/2015 ambon, pelayanan publik, Yuddy Chrisnandi0 comment

Ambon – Sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun pelayanan publik Kota Ambon, Maluku. Pencanangan tersebut diselenggarakan di Islamic Center Kota ambon dengan dihadiri 500 orang yang terdiri dari Gubernur Provinsi Maluku Said Assegaff, Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Ambon, dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Ambon, pada 12 Januari 2015. “Pelayanan publik yang baik hanya dapat diwujudkan jika memiliki aparatur yang baik pula,” kata Yuddy dalam sambutannya seperti dilansir indopos.com, 13/01/15.…

Daerah Sulawesi Selatan

Pemkot Makassar Tingkatkan Pelayanan Publik

06/12/201323/12/2013 makassar, pelayanan publik0 comment

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi pengaduan masyarakat di 2014 mendatang. Jumlah pengaduan dapat dilihat dari jumlah pengaduan yang masuk ke humas hingga mencapai 2.870 sampai Desember 2013 ini. Kedepannya pemkot akan terus melakukan sosialisasi ditiap kelurahan agar kinerja pelayanan publik bisa lebih ditingkatkan menjadi lebih baik. Staf Ahli Bidang Penegakan Hukum Kota Makassar, Muhammad Takdir Aliem Bachri, mengatakan “Pemkot harus menyampaikan transparansi layanan publik ke masyarakat,” ungkapnya. Menurutnya, pengaduan kebanyakan melalui media cetak dan elektronik sehingga, ke depannya pemerintah harus menyiapkan diri dan mengetahui, apa…