Hukum Maluku Utara 

DPRD Morotai Laporkan 4 Perwira Polisi ke Propam Polri

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Rabu (26/6), melaporkan empat perwira polisi ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Keempat polisi itu diduga melakukan kriminaliasasi terhadap Bupati Morotai Rusli Sibua dan wakilnya Wenny Paraisu. Para anggota DPRD itu tak terima kedua pejabat daerah itu dijadikan tersangka dalam kasus perusakan fasilitas PT Morotai Marine Culture (MMC). Kuasa hukum DPRD Morotai, Ali Tanjung, mengatakan, kedua pejabat itu tidak berada di lokasi kejadian. “Bupati dan wakilnya jadi tersangka dengan dugaan perusakan. Padahal waktu kejadian bupati tidak beraada di lokasi,…

selanjutnya
Hot Hukum Maluku Utara 

Polsek Pulau Morotai Janji Sampaikan Tuntutan Massa kepada Polda Malut

Kapolsek Pulau Morotai Ajun Komisaris Wilhelmus Sahuleka akan menyampaikan tuntutuan massa yang menduduki kantornya ke Polda Maluku Utara. Massa yang menduduki kantor Polsek Morotai memprotes penetapan Bupati Morotai Rusli Sibua dan Wakil Bupati Weni Paraisu sebagai tersangka kasus perusakan fasilitas PT Morotai Marine Culture (MMC). Menurut Wilhelmus di Ternate, Selasa (9/4), semua tuntutan masyarakat akan disampaikan ke Polda Maluku Utara karena Polsek Moratai tidak bisa memberi keputusan. Hingga kini massa masih menduduki kantor Polsek Morotai. Wilhelmus meminta mereka menghindari tindakan anarki yang dapat merugikan masyarakat. Ia juga minta masyarakat semakin…

selanjutnya