Tag: Silmy Karim

Hukum Maluku 

Risiko Kerja Tinggi Dasari Aturan Penggunaan Senjata Api bagi Petugas Imigrasi

, 0 comment

Jakarta, indonesiatimur.co – Revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah disahkan memuat peraturan baru terkait penggunaan senjata bagi petugas imigrasi di bidang penegakan hukum. Peraturan tersebut didasarkan pada tingginya risiko kerja petugas imigrasi kala melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian. “Sudah terjadi peristiwa tragis di mana petugas Imigrasi gugur saat menjalankan tugas. Pada April 2023, petugas Kantor Imigrasi Jakarta Utara tewas ditikam orang asing yang ingin kabur dari ruang detensi. Dia [orang asing] ini terlibat terorisme dan kala itu ditangani oleh Densus 88 Antiteror bersama Imigrasi,” ujar Direktur…

Read More
Hukum 

Silmy Karim: Imigrasi Tertibkan Penyalahgunaan Visa dan ITAS Investor

, , , , 0 comment

Jakarta, indonesiatimur.co – Seorang wanita warga negara asing (WNA) asal Rusia berinisial AA (32) dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Bali pada Jumat, 6 September 2024 akibat penyalahgunaan izin tinggal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, AA yang merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor diduga terlibat dalam prostitusi. Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menyampaikan, AA masuk ke Indonesia dengan Visa Kunjungan pada Desember 2020 kemudian melakukan perpanjangan ke ITAS Investor. Saat itu, syarat pemberian ITAS Investor yakni setoran modal senilai Rp1 Miliar. “Sebelum pemberlakuan Permenkumham (Peraturan Menteri…

Read More
Hukum 

Silmy Karim: Per September 2024, Imigrasi Cekal 7.614 WNA

, , 0 comment

Jakarta, indonesiatimur.co – Hingga 22 September 2024, sebanyak 7.614 orang masuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan (cekal) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Dari total tersebut, 602 merupakan pencegahan sementara 7.012 merupakan penangkalan (penolakan masuk orang asing ke Indonesia). Sebanyak 1.644 orang asing yang ditangkal (23,5%) masuk dalam daftar tangkal untuk pertama kali sedangkan 76,5% di antaranya telah diperpanjang masa penangkalannya. Sementara itu, 518 orang yang masuk daftar pencegahan merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang sedang menjalani proses hukum. Begitu pula dengan 63 lainnya yang merupakan orang asing, dicegah karena belum menuntaskan…

Read More
Hukum 

Dirjen Imigrasi: Januari – Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4%

, , , 0 comment

Jakarta, indonesiatimur.co – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatatkan kenaikan jumlah penegakan hukum keimigrasian. Dalam kurun waktu Januari s.d. Mei 2024, jajaran imigrasi di seluruh Indonesia telah memberlakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 1.761 WNA atau rata-rata sebanyak 352 orang asing dikenakan TAK setiap bulannya. Jumlah ini meningkat 94,4% dibandingkan rata-rata jumlah TAK tahun sebelumnya, yakni sekitar 181 TAK per bulan atau sebanyak 2.174 deportasi sepanjang tahun 2023. “Imigrasi harus balance. Di satu sisi kita upayakan bagaimana tusi (tugas-fungsi) fasilitator pembangunan ekonominya jalan dengan banyak mendatangkan orang asing berkualitas, di sisi…

Read More
Nasional 

Imigrasi: Implementasi Makkah Route Pemberangkatan JCH di 3 Bandara

, , , 0 comment

Solo, indonesiatimur.co – Direktur Jenderal (Dirjen Imigrasi), Silmy Karim pastikan pelaksanaan Makkah Route untuk pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) berlangsung lancar. Dalam pelepasan kloter pertama JCH yang berangkat dari Bandara Adi Soemarmo, Solo pada Minggu (12/05/24), Silmy hadir mengecek kesiapan petugas imigrasi dan pelaksanaan kerja sama Makkah Route. “Alhamdulillah sejauh ini pelaksanaan cukup lancar. Di Solo dan Surabaya tahun ini perdana untuk implementasi Makkah Route, jadi kami pastikan semua berjalan baik,” jelas Silmy Karim di Bandara Adi Soemarmo, Solo pada Minggu (12/05/24). Di tahun 2024 sebanyak 114.186 Jemaah Calon Haji…

Read More
Hot Hukum Maluku Nasional 

Ijin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Ijin Tinggal WNA di RI

, , , , 0 comment

Jakarta, indonesiatimur.co – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan kebijakan Ijin Tinggal Peralihan, yang juga dikenal sebagai Bridging Visa. Ijin tinggal tersebut menjadi ‘jembatan’ antara ijin tinggal sebelumnya untuk memperoleh ijin tinggal baru. “Dengan begitu, warga negara asing pemegang Ijin Tinggal Kunjungan yang diajukan melalui evisa.imigrasi.go.id dimungkinkan untuk memperoleh Ijin Tinggal Terbatas tanpa harus keluar wilayah Indonesia. Begitu juga pemegang Ijin Tinggal Terbatas dan Ijin Tinggal Tetap yang sudah tidak bisa lagi diperpanjang, dapat memperoleh Ijin Tinggal baru tanpa harus keluar wilayah Indonesia” tutur Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy…

Read More