Kepala KUA di Sulut Keluhkan Minimnya Tunjangan

[foto: int]
[foto: int]
Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Provinsi Sulut, mengeluh karena minimnya biaya tunjangan yang juga menjadi biaya operasional. Biaya tersebut digunakan untuk mereka dalam menjalankan tugas.

Hal itu diungkapkan dalam pertemuan Kepala KUA se-Sulut dengan tim Komisi VIII DPR RI yang turut disaksikan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd.

“Tunjangan untuk kami sebesar Rp.2 Juta per-bulan. Dana itu dinilai kurang dibandingkan dengan operasional kami yang cukup banyak,” ungkap sejumlah Kepala KUA.

Mendengar hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Drs. Mahrus Munir, mengatakan jika pihaknya akan memperjuangan masukan tersebut.

“Untuk tunjangan kepala KUA tahun depan akan dinaikan menjadi Rp.3 Juta per-bulan. Namun kami juga sudah menerima masukan, jumlah itu dinilai masih kurang,” ucapnya.

Selain itu tugas dari kepala KUA itu tidaklah mudah, “Apalagi mereka yang bertugas di wilayah kepulauan.  Pasti tidak cukup, dan itu yang akan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” terangnya.

 

Tunjangan bagi Kepala KUA, lanjut Ia menjadi Rp 5 juta per-bulan. Hal itu supaya program untuk membantu masyarakat kedepan akan lebih meningkat lagi.

Untuk diketahui, terdapat sejumlah pejabat hadir dalam pertemuan itu, diantaranya Kakanwil Kemenag Drs. Sa’ban Mauludin MPdi, Kepala Dinas Sosial Sulut Gemmy Kawatu, Kepala BPBD Ir. Noldy Liow, Ketua Presidium BKSAUA Sulut Pdt. Dr. RAD Siwu, dan yang lainnya. (as)

Find this content useful? Share it with your friends!