Hukum Papua 

Gubernur Papua; Papua Tak Bisa Sepenuhnya Ikuti Regulasi Pusat

22/03/201420/02/2015 lukas enembe

Jayapura – Gubernur Papua,  Lukas Enembe, S.IP., M.H., mengatakan jika tidak semua kebijakan dan regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah pusat bisa diikuti oleh Provinsi Papua. Tingkat kemahalan yang sangat tinggi di Papua dan juga kendala geografis membuat Papua agak berbeda dibanding provinsi lainnya di Indonesia.

“Memang Provinsi Papua ini berbagai regulasi pusat tidak bisa diikuti. makanya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kita sampai sekarang belum berhasil,” katanya, seperti dilansir bintangpapua.com, belum lama ini.

Oleh karena itu, lanjut Gubernur, pada tahun 2014 ini akan dimulai  program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai visi dan misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Hal ini berjalan tidak mengikuti regulasi pusat, namun berdasarkan porgram daerah.

“Ini akan berjalan sesuai dengan RPJMD kita,” sambungnya.

Sebelumnya Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal mengungkapkan Gerbangmas Hasrat Papua ada disebut yang namanya program khusus.

“Program khusus ini dinamakan “Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat papua (Gerbang Mas Hasrat Papua)”, kata beberapa waktu lalu. (sep)

Bagikan artikel ini

• Untuk Pengakuan Pempus, Negeri Adat Harus Miliki Raja Definitif
• Kisah Bergabungnya Kerajaan Timor Ke Dalam RI
• Tradisi Blood Taboo Persalinan Masih Berlaku di Papua
• Islam di NTT Bermula di Pulau Solor

Related Posts:

• Ketua Gerakan Pemuda Jayapura: Tidak Ada yang Angkat…
• Pemuka Gereja KINGMI Papua Minta Lukas Enembe Jujur ke KPK
• Guru Besar Hukum Uncen Kritisi Permintaan Keluarga…
• Sekkot Buka Forum Konsultasi Publik Rancangan RPD…
• Tokoh Adat Sekanto Papua: Warga Papua Harus Biarkan…
• Lukas Enembe Menang Pemilihan Gubernur Papua

Related posts

• Hukum Maluku 

  Sidang SPPD Fiktif Setda KKT, Terdakwa Akui Bupati Tidak Terlibat

  24/04/202425/04/2024 Hakim Selang, petrus fatlolon, Petrus masela, Ruben Benharvioto Moriolkossu, Sidang SPPD Fiktif Setda KKT

  Ambon, indonesiatimur.co  – Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan...
• Hukum Maluku 

  Ijin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Ijin Tinggal WNA di RI

  23/04/202423/04/2024 Direktur Jenderal Imigrasi, ijin tinggal peralihan, Silmy Karim, transisi ijin tinggal, WNA di RI

  Jakarta, indonesiatimur.co – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan kebijakan Ijin Tinggal Peralihan, yang...
• Hukum Maluku 

  Pantau Kehadiran dan Silaturahmi, Kakanwil Kemenkumham Maluku Sambangi UPT Kota Ambon

  17/04/202418/04/2024 Kakanwil Hendro Tri Prasetyo, kemenkumham maluku, UPT Kota Ambon

  Ambon, indonesiatimur.co – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, Hendro Tri Prasetyo...