Ribuan Sarjana Penggerak Pembangunan Desa di NTT ‘Terlantar’
Kupang – Ada puluhan tenaga Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) di Maluku dan 1.000 orang sarjana tenaga fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Saat ini mereka terlantar akibat kebijakan pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT yang membubarkan program dimaksud sejak Januari 2015,” jelas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus di Jakarta, seperti dilansir Suara Pembaruan, Minggu (24/5).
Petrus meminta kepada Presiden Jokowi dan Menteri Desa, PDTT, Marwan Jafar, untuk tidak terlantarkan mereka yang telah memberikan kontribusi penting terhadap daerah.
“Pemerintah seharusnya memberikan solusi atasi pengangguran para sarjana selama ini membangun Indonesia dari Desa. Perbuatan itu merupakan wujud dari politik paradoks,” jelas Petrus
Dia juga menyayangkan atas sikap Pemerintahan Jokowi yang menelantarkan begitu saja ribuan tenaga Penggerak Pembangunan Desa yang tersebar di Kawasan Timur Indonesia lainnya.
“Pada saat yang bersamaan Presiden Jokowi mencanangkan visi dan misi Nawacita dan visi revolusi mental namun pada saat yang bersamaan justru menjadi pelaku dalam mengingkari,” tuturnya.
Dia menegaskan apabila pemerintahan Jokowi jujur dan konsisten dalam pernyataan, sikapnya dan masih memiliki komitmen untuk membangun dari Desa sebagai wijud salah satu visi Nawacitanya, maka tidak akan menelantarkan mereka.
“Padahal, para Penggerak Desa itu adalah sosok-sosok orang muda yang memiliki semangat dan jiwa mengabdi untuk melayani masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut, Petrus meminta Gubernur NTT, Papua dan Maluku serta Provinsi lainnya di Indonesia Timur untuk segera mencari jalan keluar.
“Para Penggerak Pembangunan Desa ini harus tetap eksis membantu pemerintah mewujudkan program Nawacita dan Revolusi Mental Kabinet Kerja Jokowi,” tutupnya. (ak)