Gubernur Sultra; Belanja Pegawai dan Perjalanan Dinas Harus Dibatasi
Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Nur Alam meminta agar seluruh SKPD lebih memperketat anggaran belanja pemerintah. Hal itu sebagai upaya untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemangkasan porsi anggaran belanja yang kurang penting.
“Saya kira, belanja pegawai harus bisa diperketat lagi. Kalau memang belum terlau urgen,” kata Nur Alam, seperti dikutip KendariNews, 14/07.
Menurut Nur Alam, lebih baik proses penganggarannya ditunda dulu termasuk kegiatan ke luar daerah karena porsi anggaran biaya perjalanan dinas di SKPD masih harus dikurangi.
“Meskipun saat ini pemerintah sudah menekan anggaran, namun masih dianggap perlu pembenahan lagi,” terang Nur Alam.
Saat ini, kata Nur Alam, porsi anggaran pemerintah lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan belanja langsung yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat.
“Paling tidak, perencanaan anggaran yang dilakukan pemerintah bisa memberi gambaran sistem yang ideal dan panduan bagi pengalokasian anggaran,” jelasnya.
Nur Alam menjelaskan bahwa komposisi anggaran belanja idealnya menjadi stimulus yang besar bagi kegiatan perekonomian daerah. Makanya, belanja pemerintah harus ditekan apalagi regulasi tentang pelaksanaan pengaturan perjalanan dinas telah diterbitkan pemerintah.
“Pengetatan perjalanan dinas ini, tidak hanya berlaku untuk PNS. Tapi, berlaku juga untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan DPRD,” tutur Nur Alam. (aK)