Menkeu: Maluku Jangan Hanya Tergantung Satu Komoditas

Ambon, indonesiatimur.co – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menyarankan, agar Maluku jangan hanya bergantung pada satu komoditi saja.

‘’Sebab begitu komuditasnya terjadi perlemahan, maka akan juga membuat kondisi ekonomi menjadi sangat rapuh,” ujar Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum di Universitas Pattimura Ambon, Rabu (7/3).

Dia mengungkapkan, berbagai daerah yang sangat bergantung pada hanya satu komuditas, telihat sekali bahwa mereka mengalami pelemahan saat komoditasnya lemah, termasuk dalam hal ini Papua misalnya.

Menyinggung tentang perekonomian Indonesia, dia katakan, ada tantangan dari sisi domestik. Dilihat dari sisi domestik, maka  terlihat bahwa Indonesia memiliki potensi, penduduknya besar, populasinya mudah, makanya disebut memiliki demografi deviden.

“Kita memiliki potensi dari sisi Sumber daya alam. Namun kita menghadapi juga berbagai tantangan, distribusi ekonomi, tidak hanya antar wilayah namun antar kelompok pendapatan,” terangnya.

Dan untuk tahun ini, dia menyebut, akan ada beberapa event baik di tingkat regional, nasional maupun di tingkat global. Ada Pilkada, ada persiapan Pilpres, Asean Games di bulan Agustus, ada meeting yang akan dihadiri sekitar 15 ribu tamu dari luar.

Indonesia menurut Sri Mulyani, juga menghadapi tantangan dalam bentuk tax ratio atau perpajakan kita perlu ditingkatkan dalam rangka meenuhi kebutuhan belanja negara yang makin lama makin meningkat.

“Coba kita lihat APBN kita sebagai instrument pembangunan. APBN dalam teori ekonomi dia merupakan kebijakan fiskal. Di dalam APBN ada 3 fungsi yang sangat penting. APBN itu bisa mempengaruhi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Dari apa? Melalui  sisi belanja maupun dari sisi penerimaan,’’ tuturnya.

APBN Indonesia tahun 2018, lanjut Menkeu, akan membelanjakan Rp 2.220 triliun lebih. Dana sebesar Rp.2.220 triliun itu, terdiri dari belanja melalui pemerintah pusat sebanyak Rp.1.454 triliun dan transfer ke daerah atau belanja melalui pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota sebesar Rp 766,2 triliun termasuk dana desa.

“Untuk bisa membelanjakan Rp.2.220 triliun, tahun ini kita akan menargetkan pendapatan Negara sebesar Rp 1.894 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp.1.618 triliun dan penerimaan Negara bukan pajak Rp.275 triliun. Karena ada perbedaan antara perbedaan Negara dengan jumlah belanja maka kita memiliki defisit sebesar Rp 325 triliun atau 2,19% dari GDP,” ungkapnya.

Mengenai defisit, Sri Mulyani minta para mahasiswa, jangan mudah percaya informasi dari sosial media, yang mengesankan seolah-olah Indoensia sudah mau runtuh, jika percaya informasi dari orang yang ingin menghasut dan meresahkan Negara ini.

“Mari kita lihat apa desain dari APBN untuk alokasi anggaran ini. Alokasi artinya membagi untuk siapa saja  sehingga mereka bisa mendapatkan apa yang disebut resourcing untuk tumbuh.  Dan dilihat dari sisi distribusi apakah antar wilayah atau kelompok pendapatan dan bagaimana APBN melakukan fungsi stabilisasi,” bebernya.

Pertama, Sri Mulyani katakan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, jadi supporting dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan, maka pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang kadang-kadang sifatnya langsung maupun sifatnya tidak langsung, tapi akhirnya menciptakan pertumbuhan, pengurangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Salah satunya, disebut Menkeu, yakni infrastruktur. Infrastruktur  jika dihitung-hitung Rp 410 triliun, bisa langsung atau tidak langsung.

“Langsung yah kalau kita membangun jalan di Ambon, di Maluku atau kita membuka jalan di Papua. Itu sifatnya bisa langsung mengurangi kesenjangan. Dan diharapkan juga dapat membuka akses, bisa mengurangi kemiskinan dan secara tidak langsung dapat menciptkan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Kalau kita lhat pendidikan, lanjut Menkeu belanja pemerintah di Bidang pendidikan sebesar Rp 444 triliun. Yang terbesar ialah pos belanja. Bahkan dibandingkan infrastrutur dan kesehatan yang hanya Rp.111 triliun.

Dan belanja yang langsung membantu kelompok miskin di Indonesia, menurut dia, dimana masih ada 10,4% penduduk miskin, itu kalau dilihat dari jumlah penduduk bisa mencapai 25 juta orang. “Mereka akan menerima bantuan langsung pemerintah dalam bentuk transfer langsung ke mereka. Itu yang disebut program keluarga harapan,” ujarnya.

Mereka juga, disebutnya, masih dapat bantuan dalam bentuk beras, sehingga akan memberikan dampak pada kesejahteraan mereka dan uangnya dapat digunakan mereka untuk menyekolahkan anak sehingga bisa keluar dari siklus kemiskinan.

Selanjutnya,7 menyinggung tentang pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani katakan, dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 ini, diharapkan bisa tumbuh 5,4%.

“Tahun lalu kita tumbuh 5,07%. Kalau dilihat dari gambaran ini menunjukan bahwa Indonesia sempat mengalami tekanan perlemahan pertumbuhan ekonomi,  kalau dihitung dari mulai tahun 2012,” ujarnya.

Itu menurut dia, bukan tanpa penjelasan. Semenjak 2012 itu sudah krisis ekonomi dunia, harga komoditas mengalami penurunan pada saat perdagangan dunia mengalami perlemahan.

Sebelum krisis dunia tahun 2008 – 2009, dia katakan, pertumbuhan perdagangan dunia itu selalu dua kali lipat di atas pertumbuhan ekonomi dunia,.

Sekarang ini, pertumbuhan perdagangan dunia itu, disebutnya, hanya separuhnya pertumbuhan dunia. Kalau dunia tumbuh 3,9% mereka hanya tumbuh sekitar di bawah 2%.

“Dan itu artinya antar negara tidak bisa saling melakukan perdagangan sekuat seperti sebelumnya. Berarti kalau kita tidak bisa melakukan perdagangan, tidak bisa mengekspor. Tadi dikatakan di sini ada Blok Masela, produknya sebagian akan diekspor. Kalau dari sisi permintaan tidak ada, maka terjadi kelesuan di semua negara. Mereka yang menghasilkan komuditas, mereka yang menghasilkan barang-barang, menjadi tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan ekonominya,” papar Sri Mulyani.

Ini menurut dia, yang menjelaskan mengapa Indonesia juga akan mengalami tekanan. Harga minyak, minyak kelapa sawit, batu bara, gas juga mengalami penurunan.

“Tahun 2016 terlihat merupakan tahun dimana kita mencapai tekanan, dan sekrang mulai terjadi pemulihan di tahun 2017 dan diharapkan di tahun 2018 akan berlanjut,’’ ujarnya optimis. (it-01)