Sekda: Prioritaskan Program Penyelesaian Masalah Pembangunan
Ambon, indonesiatimur.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin Bin Thahir menegaskan kepada pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, agar memprioritaskan program kegiatan yang mengarah pada penyelesaian masalah pembangunan, yang sedang dihadapi Maluku saat ini.
“Prioritas tersebut, termasuk pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi permasalahan mendasar kita di daerah. Serta pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),’’ ujar Sekda, pada pembukaan Forum Lintas Perangkat Derah Provinsi Maluku Tahun 2018, di Lantai 7, Kantor Gubernur, Senin (19/2).
Di tengah upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah serta pencapaian target RPJMD, diakuinya, kita masih diperhadapkan dengan keterbatasan kemampuan fiskal untuk mengalokasikan belanja pembangunan sesuai yang direncanakan.
’’Karena itu, saya juga berharap kepada pimpinan Perangkat Daerah, agar dapat mengoptimalkan belanja pembangunan yang bersumber dari APBN, yang tentunya disesuaikan dengan prioritas nasional yang ada di daerah, termasuk alokasi belanja tugas pembantuan serta afirmatif,’’ katanya mengingatkan.
Berkaitan dengan Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah, merupakan tindak lanjut dari tahapan perencanaan penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019, Sekda katakan, telah diawali oleh Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.
’’Sejalan dengan itu, penyelenggaraan forum ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja, sasaran, program dan kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran, dalam rancangan Renja Perangkat Daerah,” tuturnya.
Selain itu, menurut Sekda, forum ini juga dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan yang telah dibahas pada Forum Perangkat Daerah.
Dia menyebutkan, sebagai bagian dari tahapan perencanaan, maka Forum Lintas Perangkat Daerah bertujuan membahas rancangan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019, yang nantinya akan dijadikan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019.
Selain itu, lanjut Sekda, penyusunan rancangan RKPD juga memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.
’’Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam implementasi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019. Oleh karena itu, saya harapkan kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah agar memperhatikan target RPJMD agar bisa dilakukan upaya akselerasi pencapaian target-terget tersebut,’’ harapnya.
Dalam penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019, tambah Sekda, tema pembangunan daerah yang diangkat yakni, “Pemantapan dan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dalam Rangka mempercepat Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran Secara Berkelanjutan”.
Tema ini, kata dia, menitik-beratkan pada upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta beberapa isu strategis yang masih menjadi masalah pembangunan di daerah.
“Masalah tersebut antara lain, tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah, yang belum efektif dan efisien. Terbatasnya infrastruktur dan cakupan energi. Belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Masih rendahnya ketahanan pangan daerah. Termasuk, belum optimalnya iklim usaha dan investasi,” bebernya.
Sekda menambahkan, masalah lainnya, yaitu belum berkembangnya budaya kreativitas, inovasi dan teknologi; rendahnya daya saing ekonomi daerah dan komoditas keunggulan daerah; belum optimalnya oemanfaatan penataan ruang; pengelolaan lingkungan hidup dan daya dukung pulau-pulau kecil; ketimpangan antar wilayah; serta belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan mendasar yang masih perlu diatasi dan ditingkatkan, Sekda menilai, penyusunan program dan kegiatan RKPD tahun 2019, harus diarahkan pada sejumlah prioritas daerah yang ada.
Prioritas tersebut, disebut Sekda, meliputi peningkatan kualitas pendidikan, Kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan inovasi daerah; oeningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat; percepatan pembangunan infrastruktur; oercepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha; peningkatan ketahanan pangan; penataan ruang; percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan serta pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana; termasuk peningkatan reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian.
‘’Untuk itu, sekali lagi saya tegaskan, perlunya sinegitas dan keterpaduan lintas perangkat daerah agar lebih ditingkatkan. Kita perlu fokus pada kelompok sasaran dan lokasi kegiatan yang membutuhkan penanganan besama sesuai tugas pokok dan kewenangan masing-masing perangkat daerah,’’ tandasnya. (it-01)
