Agenda Maluku Nasional 

Ini Harapan Legislator Maluku Untuk Jokowi – Amin

 

Jakarta, indonesiatimur.co – Legislator dari Maluku, yang kini duduk di DPR RI, Hendrik Lewerissa, mengungkapkan harapan besarnya bagi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Joko Widodo – Ma’aruf Amin, yang baru saja dilantik, Minggu (20/10/2019)  di Gedung Rakyat DPR – MPR RI.

Ia katakan, semoga dalam masa kepemimpinan lima tahun kedepan, Jokowi – Amin, bisa merancang program-program pembangunan yang dapat membawa rakyat dan negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Program pembangunan yang dirancang haruslah realistis dan dapat dilaksanakan serta bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Advertisements

Berbicara Maluku, dari sisi kepentingan, yang paling mendesak saat ini adalah pentingnya perhatian pemerintah terhadap korban terdampak langsung gempa, pada tiga wilayah yakni Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tenggah dan Seram Bagian Barat.

“Saya harapkan juga masyarakat yang mengalami dampak tidak langsung dan mengungsikan diri dan keluarga mereka ke daerah dataran yang lebih tinggi di hutan hutan dan di gunung gunung karena ketakutan, gelisah dan cemas, mereka juga harus dibantu oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah,” tandasnya, Minggu 20 Oktober di gedung parlemen.

Lanjut Lewerissa, beberapa program pembangunan yang belum terealisir dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi, di periode pertama harus dapat diselesaikan dalam periode kedua ini.

“Khusus terkait janji Pemerintah Pusat bagi Maluku yaitu jadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional harus segera direalisasikan karena sudah terlalu lama rakyat dan pemerintah daerah menunggu LIN itu menjadi kenyataan,” ujar Legislator Partai Gerindra ini.

Selain itu hal yang harus diperhatika dan bisa direalisasi, adalah persoalan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektifitas wilayah antar pulau-pulau di Maluku juga harus mendapat perhatian serius pemerintah pusat.

“Kita harap Presiden Jokowi harus memperlakukan Maluku sebagai provinsi kepulauan meskipun payung hukumnya belum ada. Harus memberi perhatian khusus dari sisi anggaran kepada Maluku jika tidak maka Maluku akan terus tertinggal dibandingkan dengan Provinsi lainnya di tanah air. Maluku harus berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan provinsi lainnya di Republik ini,” tegasnya.

Hal itu perluh ditegaskanya, lantaran dengan anggaran yang memadai, Lewerissa yakin Maluku akan dipacu untuk mengejar ketertinggalannya baik dalam bidang pembangunan maupun di bidang pelayanan masyarakat.

“Angka kemiskinan yang tinggi di Maluku hanya bisa ditekan jika tersedia lapangan pekerjaan yang cukup. Lapangan pekerjaan yang tersedia cukup tidak bisa hanya tergantung kepada lowongan kerja sebagai CPNS atau rekrutmen TNI Polri. Tidak cukup itu, harus didorong juga lewat sektor swasta melalui investasi atau wirausaha,” kata dia.

Semuanya itu, menurut Lewerissa yang juga sebagai Ketua DPD Gerindra Maluku, memerkukan anggaran yang memadai jika tidak maka Maluku akan tetap menjadi Provinsi termiskin ke empat di negara ini. Pandangan ini bukanlah hal yang pesimis, akan tetapi merupakan pandangan yang realistis.

Sebab lanjut dia, upaya memperjuangkan adanya rejim hukum Provinsi Kepulauan kepada Maluku lewat lahirnya suatu Undang Undang Provinsi Kepulauan harus mendapat dukungan pemerintah (eksekutif), sebab suatu Undang Undang adalah produk bersama antara DPR dan Presiden.

“Jika Pemerintahan Jokowi- Amin tidak mendukung lahirnya Undang Undang Privinsi Kepulauan maka sulit bagi Maluku untuk maju. Saya rasa itu harapan saya kepada Pemerintahan yang baru ini dari sudut kepentingan Maluku,” kunci Lewerissa. (it-02)

Comments

comments

Terkait

Komentar anda:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.