Bupati KKT Lantik Empat Penjabat Kepala Desa
Saumlaki, indonesiatimur.co – Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, SH, MH melantik dan mengambil sumpah/janji empat Penjabat Kepala Desa, Sabtu (14/12/2019) bertempat di Pasar Kota Larat Kecamatan Tanimbar Utara.
Para Penjabat Kades yang dilantik masing-masing Frans Samrut Watat sebagai Penjabat Kepala Desa Ridol Kecamatan Tanimbar Utara, Thomas Larat sebagai Penjabat Kepala Desa Lamdesar Barat Kecamatan Tanimbar Utara, Petrus Oratmangun sebagai Penjabat Kepala Desa Sofyanin Kecamatan Fordata dan Helena Kormasela sebagai Penjabat Kepala Desa Teineman Kecamatan Wuar Labobar.
Selain melantik penjabat kepala desa, Bupati juga melantik tiga orang Anggota Pergantian Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ritabel dan Desa Ridol Kecamatan Tanimbar Utara.
Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jaflaun Batlayeri, SH dan beberapa Anggota DPRD, para Asisten dan sejumlah Pimpinan SKPD, Para Camat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tanimbar Utara, ASN, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, serta undangan lainnya. Para pengusaha, para pedagang dan masyarakat juga turut menyaksikan acara pelantikan yang dilaksanakan secara terbuka di lokasi yang biasanya berlangsung transaksi jual beli masyarakat di Kota Larat.
Bupati dalam sambutannya mengemukakan, pelantikan selama ini dilaksanakan di gedung, baik Kantor Bupati, maupun aula Kantor Kecamatan, namun kali ini, pelantikan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, tepatnya di Pasar Larat. Hal ini dimaksudkan, untuk menyampaikan pesan-pesan strategis kepada Penjabat Kepala Desa dan BPD yang dilantik.
Pesan strategis pertama adalah, perlu adanya transparansi, keterbukaan, artinya Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, harus dikelola dengan baik dan secara terbuka. “Sama halnya dengan pelantikan saat ini dilakukan secara terbuka, yang disaksikan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang ada di Pasar Larat,”ujar Bupati.
Pesan strategis berikutnya adalah, sektor ekonomi rakyat. Para pedagang, harus mendapat perhatian serius dari para Penjabat Kepala Desa, BPD, para Camat dan seluruh ASN. “Karena itu saya meminta, agar seluruh kebijakan yang nantinya direncanakan dan dilaksanakan, harus mengutamakan kepentingan rakyat. Ekonomi rakyat harus terus kita upayakan untuk ditingkatkan, sesuai potensi yang ada di desa masing-masing,” jelasnya.
Terkait transparansi, Bupati menjelaskan, dalam hal perencanaan dan pemanfaatan dana desa, harus benar-benar dilakukan secara terbuka, transparan, dengan melibatkan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, semua pihak harus dilibatkan.
Dokumen APBDesa, bukan lagi dokumen rahasia desa, tetapi merupakan dokumen negara yang patut diketahui oleh seluruh masyarakat. Karena itu ringkasan APBDesa dalam jumlah milyaran rupiah, harus dibuat di baliho dalam ukuran besar dan dipajang di tempat-tempat umum, agar masyarakat juga bisa melihat dan ikut mengetahuinya. “Seperti apa rencana program, kegiatan dan pembangunan, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, pada setiap tahun anggaran berkenan,”tututnya.
Dikatakan, dalam tahun anggaran 2020, DD dan ADD akan mengalami peningkatan yang signifikan. Ini dimaksudkan, agar perlu adanya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang pelayanan dasar.
“BPD selaku wakil rakyat di desa wajib menyampaikan kepada masyarakat dan memastikan, bahwa seluruh program, kegiatan yang tertuang dalam APBDesa, harus benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Bukan sebaliknya, DD dan ADD digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. DD dan ADD, harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.” tegas Fatlolon.
Ia juga mengarahkan agar para Penjabat Kepala Desa harus berkonsultasi dengan Camat, Kepala Dinas PMD, maupun Inspektur Daerah agar perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban DD dan ADD, sesuai dengan mekanisme dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Fatlolon juga menambahkan terkait persoalan air bersih di Kecamatan Tanimbar Utara, masih menjadi pergumulan bersama. Karena itu, Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa harus memperhatikan air bersih di desanya masing-masing. Demikian juga, anggaran harus diarahkan untuk program kegiatan, yang berguna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Para pedagang di pasar di desa masing-masing harus diberikan pendampingan dan juga modal usaha supaya mereka bisa berkembang dalam sektor ekonomi. Disamping mengelola DD dan ADD, Bupati juga mengingatkan Penjabat Kepala Desa harus memastikan tahapan pemilihan kepala desa definitif berjalan lancar, demokratis yang dapat menghasilkan seorang Kepala Desa yang definitif.
Selesai acara pelantikan, Bupati bersama Pimpinan dan Anggota DPRD mengunjungi para pedagang, sekaligus ikut membeli dagangan masyarakat yang ada di Pasar Kota Larat. (Humas Setda Kab. Kepulauan Tanimbar/it-02)
