Wagub: Jangan Bikin Proyek Karena Kepentingan Politik
Ambon, indonesiatimur.co – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku menggelar Rapat kerja (forum) Organisasi Perangkat Daerah pada Senin (03/02/2020), di Gedung PKK Maluku dan dihadiri Wakil Gubernur, Barnabas Nataniel Orno, Plt Kadis PUPR Maluku, Muhammad Marassabessy, Kepala BPJN XVI Maluku & Maluku Utara, Jon Sudiman Damanik, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Hartono Utomo, Kepala Bappeda Maluku, Djalaludin Salampessy, Kadis PU Kaupaten/Kota, serta 120 peserta raker dari kabupaten/kota.
Dalam sambutannya pada pembukaan raker tersebut, Wakil Gubernur, menekankan beberapa hal, diantaranya terkait, program pembangunan bernuansa proyek.
“Hal ini sering terjadi dalam program maupun kegiatan baik itu ditingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun Balai jalan maupun Balai Sungai. Dimana tujuan utama yaitu untuk mendapatkan keuntungan besar dari proyek tersebut, tanpa melihat kebutuhan di masyarakat,”ungkap Wagub.
Untuk itu Wagub mengatakan, dirinya minta agar membuat program itu bernuansa pembangunan jangan bernuansa proyek atau sekedar mengejar-ngejar proyek. Tidak soal besar atau kecil tetapi soal efisiensi dan efektifitasnya bagi masyarakat.
Wagub juga menyingung soal proyek yang dibangun karena ada kepentingan politik. Dimana daerah yang tidak memberikan suara politik lalu ditelantarkan saja, tanpa ada sentuhan program pembangunan.
“Saya ingatkan kalau kita buat program tidak perlu kalah dimana menang dimana, tidak perlu membeda-bedakan. jangan kita bikin proyek hanya karena pesan kepentingan politik, itu bahaya,”tandasnya.
Wagub menyarankan kepada Kadis PU baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk membangun koordinasi yang baik dengan Balai Jalan maupun Balai Sungai, sehingga ada konektivitas program.
“Jadi tidak ada yang bangun ke barat, ada yang ke timur. Selama saya jadi bupati, saya katakan kalau desa maju berarti kecamatan maju, kalau kecamatan maju itu kabupaten maju, kalau kabupaten maju berarti provinsi maju. karena nanti akumulasi kinerja pemda provinsi Maluku sebagai wakil pemerintah pusat itu maju, kalau konektivitas pembangunan terencana dengan baik dan seluruh kabupaten/kota paling tidak signifikan maju berarti membuktikan provinsi maju,”jelasnya.
Untuk itu, menurutnya pemerintah kabupaten/kota harus mempunyai leading sektor pembangunan, sehingga program dan kegiatan bisa terarah dengan baik.
“Jadi selama menjabat Bupati MBD saya mempunyai leading sektor infrastruktur, kemudian kesehatan dan pendidikan. dikarenakan infrastruktur jalan dan jembatan tidak ada, orang sakit biar ada RS dia bisa melahirkan di jalan. Tapi saya tahu, setiap daerah mempunyai kebutuhannya berbeda-beda, untuk itu harus ada leading sektor yang menjadi prioritas pembangunan,”ucapnya. (it-01)
