Nilai Insentif Diturunkan, Para Perawat RSUD Magretti Saumlaki Mogok Kerja
Saumlaki, indonesiatimur.co –
Sebanyak seratus lebih tenaga keperawatan yang mengabdi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) P. P. Magretti Saumlaki, yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan penanganan covid -19 di Maluku melakukan aksi mogok kerja, lantaran nilai insentif yang akan diterima, berkurang. Alhasil, pelayanan publik terhadap pasien juga terhenti lantaran tak ada perawat ataupun petugas yang melayani.
Aksi mogok yang dilakukan para perawat, baik PNS maupun pegawai kontrak daerah pada Kamis (16/04/2020) tersebut, dimulai pada pukul 06.00 hingga 11.00 Wit. Hal yang mendasari tindakan aksi tersebut diketahui adalah bentuk kekecewaan mereka atas insentif triwulan yang akan diterima berkurang nilainya, sedangkan insentif bagi tenaga dokter bertambah, sehingga timbul kecemburuan dan ketidakpuasan. Dilain sisi, kekecewaan para perawat tersebut ditujukan terhadap pihak manajemen rumah sakit tentang kebijakan dan berbagai keputusan yang tidak transparan dalam hal kesejahteraan.
Aksi ini akhirnya direspon cepat oleh pihak rumah sakit, dalam hal ini Direktur RSUD P. P. Magretti, dr. Fulfully Ch. E. Nuniary. Saat dimintai keterangan, dirinya menjelaskan kalau sebenarnya hasil pertemuan dengan Bupati Kepulauan Tanimbar tentang masalah insentif ini telah disampaikan sebelumnya. Bahkan Bupati juga telah memerintahkan RSUD untuk menghitung selisih dari insentif yang harus dibayarkan jika dikembalikan secara normal. Sayangnya hasil pertemuan dengan kepala daerah ini tidak seluruhnya disampaikan oleh pihak manajemen hingga lini paling bawah di rumah sakit ini, sehingga terjadinya mis komunikasi diantara perawat dan pihak manejemen.
“Hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kami manajemen RSUD. Karena penjelasan ini tidak sampai pada mereka yang paling bawah,” ucap dokter Fully.
Lanjut dia, jika sesuai permintaan para tenaga kesehatan ini untuk insentif mereka, dikembalikan normal seperti tahun lalu, maka pihaknya harus menyiapkan anggaran senilai Rp366 juta lebih. Dan hal ini telah disanggupi pihaknya. Namun karena tidak terserap informasi ini hingga kepada para perawat yang ada, akhirnya aksi tersebut terjadi.
“Pak Bupati juga sudah menyetujui pemberian insentif bagi tenaga kontrak, khusus untuk tenaga kesehatan (nakes). Sedangkan untuk non nakes, kemungkinan akan diakomodir pada tahun depan,” tandas dia.
Dari pantauan media ini, aksi mogok ini membuat sejumlah pelayanan terhadap pasien hampir lumpuh total. Pihak RSUD mensiasati kekosongan yang ada dengan meminta backup tenaga perawat dari Puskesmas Saumlaki sebanyak 10 orang untuk melakukan pelayanan, selain memfungsikan seluruh tenaga dokter yang ada serta para bidan yang tidak turut melakukan aksi.
“Kami juga telah menempuh kordinasi dengan pihak Puskesmas Lorulun untuk dapat mengisi kekosongan sift siang hingga hal ini terselesaikan. Sedangkan untuk pelayanan operasi tetap berlangsung, meskipun tanpa para perawat. Semua diambil ahli oleh dokter-dokter yang ada. Karena jika kita tidak melakukan operasi maka akan ada resiko yang kita terima,” tandas dia.
Pihak RSUD kemudian mengambil langkah memanggil para pembuat aksi untuk dilakukan rapat yang juga dihadiri oleh beberapa Anggota DPRD KKT. Dalam pertemuan tersebut, hal yang mereka sampaikan terkait isi surat yang beredar. Penyampaian tersebut disambut baik oleh pihak RSUD maupun DPRD.
“Hasil pertemuan tadi menggambarkan mis komunikasi telah kita luruskan dan juga sudah diterima oleh bapak/ibu DPRD dan akan dilakukan hering berasama pada hari Senin mendatang dengan mengundang Dinas Kesehatan, Dinas/Badan lainnya yang terkait dan akan dibahas di tingkat pengambil kebijakkan,” jelasnya.
Dirinya berharap, dengan adanya aksi yang dilakukan kiranya menjadi pembelajaran kepada pihak menejemen. Apalagi menurutnya, dengan adanya pandemi covid 19 sekarang ini, tentunya sebagai tenaga medis tidak bisa mengelak sebagai garda terdepan dalam melakukan penanganan, dan jangan malahan membuat kepanikan kepada masyarakat lain dengan membuat aksi. Ia menambahkan, kiranya aksi ini merupakan aksi terakhir yang melibatkan kegawatdaruratan, karena gawat darurat merupakan harga mati dunia medis. (it-03)
