Raih WTP Lagi, Ketua DPRD Sebut Masalah Hutang Bukan Hal Prinsipil
Saumlaki, indonesiatimur.co –
Untuk kedua kalinya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemda tahun 2019, yang diserahkan secara virtual oleh BPK RI Perwakilan Maluku. Terkait hal ini, Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar Jaflaun Omans Batlayeri, angkat bicara.
Menurut dia, dengan diraihnya opini WTP ini, menunjukan bahwa pemerintahan kita mempunyai kepatuhan kepada perundangan-undangan, telah terbukti lewat pemeriksaan BPK yang diberikan opini WTP. Sedangkan mengenai rekomendasi-rekomendasi BPK, menurut dia itu hal internal.
“Rekomendasi tentang dana Bos, aset dan hutang. Ini masalah-masalah yang tidak terlalu prinsipil, tidak bersifat material,” tandas Batlayeri pada Selasa (07/07/2020).
Hal itu lanjutnya, akan disesuaikan dengan prosedur saja. Sementara terkait masalah hutang-hutang, hal ini berkaitan dengan ketersediaan anggaran.
“Jadi tidak ribet. Yang pastinya kami berharap Pemda dalam hal ini pak Bupati dan jajarannya tetap intens dan mempertahankan opini yang telah diberikan dua tahun berturut-turut,” ungkapnya yang meyakini sungguh dengan kepemimpinan Bupati Petrus Fatlolon saat ini, lima tahun Pemda KKT akan WTP. (it-03)
