SK Penetapan Calkades Kecewakan 300 KK Di Kelyobar
Saumlaki, indonesiatimur.co –
Melihat proses tahapan pemilihan calon kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), sebanyak 48 desa yang menyelenggarakan Pilkades dari total 80 desa di Tanimbar ini memiliki optimisme bahwa melalui demokrasi yang disuguhkan pemerintah daerah, akan dapat mengakomodir keterwakilan Soa (gabungan beberapa marga) dalam satu desa.
Sayangnya, untuk pengusulan calon kades (Calkades) lewat Soa adat maupun tatanan adat dan budaya, yang telah melewati proses panjang, rakyat harus mengalami kekecewaan. Bagaimana tidak kecewa, jika hasil penetapan uji kelayakan atau screening Calkades yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, tidak sepenuhnya mengakomodir Soa-Soa yang ada pada setiap desa.
Kekecewaan terhadap putusan hasil uji kelayakan Calkades ini, diungkapkan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara KKT Luther Stanley Wahilaitwan, usai hearing dengan Komisi A DPRD KKT yang hanya dihadiri oleh dua anggota yakni Virgia Werembinan dan Wem Pesiwarissa. Luther mengungkapkan fakta miris sebelum penetapan hasil Calkades ini, dimana informasi yang berkembang di masyarakat bahwa para Calkades yang lolos adalah calon-calon dari orang yang merupakan penguasa negeri ini.
“Sedihnya lagi, sudah ada nama-nama yang bocor dan dipegang oleh masyarakat, sehingga pada saat nama-nama tersebut kemudian diumumkan resmi kepada masyarakat, maka jawaban masyarakat adalah jangan lagi umumkan nama-nama tersebut karena kami sudah tau dan jika benar nama-nama yang keluar itu hasilnya sama dengan yang kita pegang, itu berarti benar adanya isu yang sudah dihembuskan oleh pihak yang mengaku tim penguasa,” tandasnya, Selasa (26/01/2021).
“Di Keliobar ada enam Soa. Masa yang lolos screning hanya dua Soa? Dimana dua figur dari satu Soa dan satu figur lagi dari satu Soa. Yang lolos juga banyak cacatnya. Saya heran dengan keputusan Bupati ini,” ujarnya kecewa.
Ia menjelaskan, dalam proses penjaringan ini, tahapannya sudah bagus. Yakni, penjaringan melalui Soa-Soa yang ada, maka keputusan Bupati ini juga kiranya melihat dari sisi pranata, tatanan adat dan budaya, teristimewa batu adat di desa, sehingga jika ada Soa-Soa yang tidak lolos seleksi, itu adalah Soa yang tidak memiliki batu adat di desa tersebut.
“Lah ini yang lolos tidak ada batu adat. Bagaimana ceritanya coba? Figur yang diusulkan adalah figur yang terbaik menurut masyarakat, dan bahkan ada yang bertitel sarjana didalam enam Soa yang berproses waktu itu, kok ada figur yang tidak tamat SD lebih hebat dari figur yang sudah sarjana?” ungkapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mendatangi Balai Rakyat untuk meminta keadilan, agar hasil skrening Calkades ini dibuka secara transparan kepada rakyat. Panitia harus dapat memaparkan hasil penilaian sesuai dengan SK Bupati yang mencakup skor presentase wawancara, baris-berbaris, uji pengetahuan umum, dan tahapan pidato dengan masing-masing skor nilainya yang telah diuraikan dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 22. Dalam Perbup tersebut bahkan telah menjelaskan nilai hasil wawancara adalah sebesar 60 persen.
“Panitia harus jujur. Jangan buat nama pak Bupati jadi jelek dengan hasil yang abal-abal. Hal ini harus dipaparkan secara luas oleh panitia uji kelayakan dan menampilkan hasil kerja murni. Nilai bisa saja direkayasa, namun lembaran pertanggungjawaban itu yang dituntut untuk segera dipaparkan kepada masyarakat,” harapnya.
Pihaknya mendatangi komisi A, dengan membawa pernyataan sikap berupa surat resmi yang telah ditandatangani oleh kurang lebih 300 kepala keluarga Desa Keliobar. Dimana berisikan, pertama mengevaluasi kembali SK Bupati dan bila perlu menambahkan calon kades yang telah lolos menjadi lima Calkades, dari yang telah lolos sebanyak tiga Calkades tersebut. Kedua, masyarakat menolak tahapan Pilkades di Desa Keliobar. Ketiga, apabila keputusan tersebut tetap dipertahankan, maka masyarakat Desa Keliobar tidak akan tunduk dibawah pemerintahan kades yang terpilih dan akan memboikot pemerintahan kades tersebut.
“Masyarakat juga telah bersedia menandatangani pernyataan untuk menolak tahapan pilkades selanjutnya di Desa Keliobar,” tegas Luther. (it-03)
