Daerah Maluku 

Hanubun Harapkan Realisasi Pemprov Maluku

Ambon, indonesiatimur.co – Setelah peletakan batu pertama SMK Perikanan di Langgur oleh Gubernur Maluku pada 28 Oktober 2020 lalu, Bupati Maluku Tenggara, M Thaher Hanubun berharap agar bisa ditindaklanjuti pada tahun 2022, untuk itu dirinya berharap agar masyarakat bisa bersabar.

“Saya berharap bukan saja perhatian dari
Gubernur Maluku saja saat ini, tetapi
realisasinya juga sangat diperlukan,”ucap Hanubun usai mengikuti Musrenbang RKPD Provinsi Maluku, Kamis (23/04/2021).

Advertisements

Untuk memperlancar akses di Kei Besar, Bupati juga berharap bantuan Gubernur Maluku, Murad Ismail, untuk mendorong PU Provinsi Maluku segera merealisasi jalan Trans Kei Besar di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

“Kita patut bersyukur karena saat ini jalan
Trans Kei Besar sudah masuk Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
.(RPJMN ) Perpres 18 tahun 2020, sebesar
kurang lebih 1 Trilyun lebih. Oleh karena itu saya meminta bantuan dan
dukungan provinsi, agar apa yang sudah
tertuang dalam RPJMN Perpres 18 tahun
2020 tentang jalan Trans Kei Besar bisa terealisasi. Saya akan
meminta kepada PU Provinsi melalui
Gubernur, “ujarnya.

Dikatakannya, keberhasilan jalan Trans Kei Besar masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ) Perpres 18 tahun 2020, karena rekomendasi yang diberikan Gubernur Maluku

“Kalau kemarin sudah ada perhatian, saat ini
saya mengurusi jalan trans Kei besar, saya
selalu mendapat dukungan dan rekomendasi dari Gubernur, makanya saya pergi ke Jakarta atas rekomendasi beliau,” ujarnya.

Untuk itu dirinya berterimakasih kepada
Pemerintah Daerah Maluku, karena sudah ada perhatian kepada Kabupaten Maluku
Tenggara, walaupun realisasinya belum
sepenuhnya.

Selain itu, Hanubun meminta adanya perhatian serius terkait pembagian kue pembangunan.

“Jadi selama ini kue dibagi hanya yang dekat-dekat saja, sedangkan yang jauh-jauh tidak, lalu kita bagaimana,”ujarnya.

Menurutnya, melihat Maluku harus secara menyeluruh 11 kabupaten/kota, bukan hanya satu kota atau satu kabupaten saja.

“Yang kita minta hanya Maluku ini dilihat 11 kabupaten/kota, bukan satu kota atau satu kabupaten saja, tetapi ada 11 kabupaten/kota yang perlu mendapat perhatian secara utuh menyeluruh,”tuturnya.

Dirinya berharap nantinya di tahun 2022 ada
perhatian dan realisasi terhadap Kabupaten
Malra dari Pemerintah Provinsi Maluku. (it-02)

Terkait

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.