Cegah Penyebaran Covid-19, Pemprov Ambil Langkah Antisipatif
Ambon, indonesiatimur.co – Penyebaran Covid-19 di Provinsi Maluku telah ada di 10 kabupaten kota. Ini sesuai dengan data Satgas Covid-19 Provinsi Maluku, pada Selasa (08/02/2022). Hanya kabupaten Buru Selatan yang tidak ada kasus terkonfirmasi.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku, telah melakukan langkah-langkah antisipatif penanganan covid-19, dengan mengadakan rapat koordinasi, dengan forkopimda Maluku, Pemerintah Kota Ambon dan instansi terkait.
“Iya tadi kami melakukan rapat koordinasi. Dari berbagai informasi dan masukan yang sudah disampaikan oleh para peserta rapat, ada beberapa kesimpulan yang harus kita lakukan, sebagai langkah antisipatif, terutama untuk pengetatan di pintu-pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan, dimana setiap pelaku perjalanan tetap dilakukan rapid antigen.,”ujar Plt Sekda Maluku, Sadali Ie, usai memimpin rapat koordinasi di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (08/02/2022).
Dia mengakui, besok (Rabu) akan ada rapat untuk tindak lanjut usulan ini dengan menggunakan otorita bandara, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk membicarakan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan bagi pelaku perjalanan, wajib untuk melakukan rapid test.
Menurutnya dalam 14 hari ini, lonjakan kasus terkonfirmasi covid-19 cukup tinggi, sehingga perlu diambil langkah-langkah antisipatif lainnya dan harus juga ada pembagian tugas yang sudah disepakati dalam rapat tersebut.
Untuk pembagian tugas, telah disepakati, kalau warga kota Ambon yang terkonfirmasi covid-19, akan ditangani oleh pemerintah kota dengan melakukan isolasi terpusat di asrama haji. Sedangkan bagi pelaku perjalanan yang terkonfirmasi covid-19, akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi.
Untuk kesiapan penanganan covid-19, yang kian bertambah, Sadali mengakui untuk ketersediaan obat mencukupi. Untuk fasilitas isolasi terpusat juga cukup.
“Dari kesehatan, di tempat-tempat kesehatan ada kekosongan tempat tidur yang cukup banyak. Tapi bukan harapan kami agar banyak orang yang terkonfirmasi, tapi ini adalah tindakan antisipasi yang harus kami lakukan,”jelasnya.
Sadali juga ungkapkan membutuhkan dukungan media untuk menjadi sarana edukasi dalam rangka memberitahukan kepada masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan (prokes).
“Salah satu penerapan prokes yang paling nyaman untuk kita jaga diri, yaitu dengan menggunakan masker. Mengunakan masker yang benar harus tertutup hidung sampai dagu,”terangnya
Dia mengingatkan untuk tidak mengabaikan prokes, karena penyebaran varian omicron kecepatannya 5 kali lebih cepat daripada delta.
” Kalau kemarin kita puncak di bulan Juli itu ada sekitar 5.000 orang. Ini baru 15 hari posisi kita sudah 1000 lebih. Sehingga kalau tidak diambil langkah-langkah antisipatif mungkin pada Maret atau sampai Juli bisa kita 15ribuan,”ungkapnya.
Langkah selanjutnya, pemerintah provinsi telah menjadwalkan untuk screening ASN , yaitu dengan melakukan tes antigen, seperti yang pernah di lakukan tahun 2021 lalu .
Dikatakannya, kota Ambon telah masuk pada PPKM level 2, dimana yang bekerja di kantor (WFO) hanya 50 persen, sisanya bekerja di rumah (WFH). Dengan demikian Pemprov juga akan menerapkan WFO sebanyak 50persen.
Pada kesempatan itu, Plt Sekda juga mengakui bahwa Gubernur telah mengeluarkan Instruksi Gubernur. Dan baru Kota Ambon yang menerapkannya, dengan dikeluarkannya Instruksi Walikota nomor 3 tahun 2022 untuk penerapan PPKM.
Ini merupakan penjabaran dari pada Instruksi Gubernur Maluku.
” Tadi dalam rapat kami sudah menghimbau Kepala Biro Hukum untuk menyurati dan mengingatkan lagi kabupaten kota yang belum mengimplementasikan Instruksi Gubernur yang di maksud, sehingga semua kabupaten harus melakukan langkah-langkah antisipasi terutama dalam mencegah melonjaknya terkonfirmasi covid-19 ,”tutupnya. (it-02)
