Budaya Maluku 

Minim Anggaran, Hingga Kini Kontingen PESPARANI Asal Tanimbar Belum Mendaftar

Saumlaki, indonesiatimur.co – Lantaran minimnya anggaran atau dana bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Pemda KKT) kepada Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) untuk mengikuti event PESPARANI ke-IV Tingkat Provinsi Maluku yang akan berlangsung di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, maka kontingen asal Bumi Duan Lolat ini terancam gagal mengikuti event bergengsi Umat Katolik ini. Hal tersebut diungkapkan Wakil Uskup Diosis Amboina untuk wilayah KKT dan Maluku Barat Daya (MBD), RD. Simon Petrus Matrutty kepada media ini, Kamis (25/08/2022).

Romo yang akrab disapa dengan nama panggilan Sipe ini menjelaskan, rencana keikutsertaan Umat Katolik asal Tanimbar dalam PESPARANI ke-IV Tingkat Provinsi Maluku yang akan digelar pada tanggal 24 hingga 30 September mendatang, telah dibahas dalam rapat bersama yang dihadiri oleh para Pastor dan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan PESPARANI Katolik Daerah (LP3KD) KKT, yang menemukan kendala utama adalah soal penganggaran atau dana bantuan dari Pemda KKT kepada kontingen.

“Hal itu yang menyebabkan sehingga sampai saat ini, rekruitmen peserta atau seleksi pada tingkat kecamatan belum dilakukan. Sepuluh kabupaten/kota di Maluku sudah mendaftar. Hanya Tanimbar saja yang belum. Waktunya juga sudah sangat mepet,” ungkap Romo Sipe.

Dirinya melanjutkan, laporan dari pihak LP3KD dalam rapat dimaksud bahwa untuk menunjang keikutsertaan kontingen Tanimbar dalam kegiatan PESPARANI tersebut, pihak Pemda KKT hanya menganggarkan Rp150 juta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, sementara jumlah peserta yang direncanakan akan diikutkan pada ajang tersebut berkisar 250 orang peserta. Jumlah peserta tersebut mengingat, KKT akan mengikuti seluruh mata lomba dalam event dimaksud.

Untuk itu, demi menyiasati anggaran yang minim tersebut, pihak LP3KD bahkan telah mengambil tindakan antisipasi dengan hanya menyiapkan jumlah peserta kontingen seadanya sesuai anggaran yang disediakan oleh Pemda KKT. Dana tersebut akan digunakan untuk menyeleksi peserta serta membiayai kegiatan pelatihan-pelatihan yang diperlukan nantinya.

“Seleksi peserta direncanakan akan dilakukan hari Minggu tanggal 27 Agustus ini. Dari laporan LP3KD, pemda hanya anggaran sebesar Rp150 juta saja pada APBD 2022 ini, dan hal ini sangat mengecewakan. Sementara, jumlah peserta yang direncanakan akan diikutkan pada ajang PESPARANI berkisar 250 peserta,” keluh Romo Sipe yang menambahkan bahwa memang gawe kegiatan keagamaan tersebut adalah agenda Pemprov Maluku, dan pemerintah juga memfasilitasi kegiatan keagamaan dan bukan hanya mengandalkan dana dari umat.

Romo Sipe melanjutkan, pengajuan proposal untuk kegiatan PESPARANI juga telah dilakukan pihaknya kepada Pemda KKT sejak setahun yang lalu. Pihaknya juga telah bertemu langsung dengan Bupati KKT, Sekretaris Daerah (Sekda) KKT Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu, M.M., maupun pihak DPRD setempat, dimana respon yang diberikan sangat baik saat itu, namun jawaban yang diterima pihaknya saat ini, sangatlah mengecewakan.

Untuk saat ini, pihaknya juga telah bertemu dengan Penjabat Bupati KKT Daniel Edward Indey, S.Sos., M.Si. Dirinya mewakili Umat Katolik di Tanimbar berharap, pada APBD perubahan nanti, kiranya ada keberpihakan anggaran kepada kegiatan keagamaan ini. Pasalnya, akan sangat berdampak ketika daerah dengan mayoritas Umat Katolik di Maluku ini, tidak dapat mengikuti event yang akan dibuka langsung oleh Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail.

“Kami sangat berharap Pemda di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati saat ini bisa melihat hal ini. Kami memang memahami kondisi dan keterbatasan Pemda saat ini, tetapi apakah angka Rp150 juta relevan tidak untuk 250 orang peserta?

Dirinya berujar, pelaksanaan PESPARANI ke-IV Tingkat Provinsi Maluku yang akan dilaksanakan di Kota Tual, adalah pencerminan dari suksesnya event Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) di Tanimbar pada Maret lalu. Hal itu karena sikap toleransi dan dukungan penuh seluruh pihak demi membangun kerukunan sesama umat beragama, termasuk dukungan dari pemerintah sendiri yang saat itu sehingga Kontingen MTQ dari Tanimbar bahkan mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBD mencapai 3 milyar.

“Saya harap pemda bisa melihat ini dan percaya pemda di bawah kepemimpinan pak Indey, bisa membantu kita karena masih ada ruang, yakni pada APBD perubahan. Jika tidak diakomodir permintaan kami ini, kami anggap pemda tidak mendukung kami dan kami batal ikut ajang PESPARANI Provinsi Maluku tahun ini,” tegas Wakil Uskup, yang menambahkan total permintaan dalam proposal sebesar Rp1,9 milyar, namun setengah dari permintaan tersebut jika dipenuhi pemda, maka sudah sangat baik. (it-03)

Bagikan artikel ini

Related posts

Komentar anda:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.