Pemkot Ambon Gelar Seminar Nasional Sipetani Pelik dan Launching Si Marinyo
Ambon, indonesiatimur.co – Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian, menggelar Seminar Nasional Sistem dan Tanggap Dini Pencegahan Konflik Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal Melalui Media Komunikasi (Sipetani Pelik) dan launching aplikasi “Si Marinyo” (Sistem Manajemen Data dan Informasi Terintegrasi dan Mengayomi) di ruang rapat Vlissingen Balai Kota Ambon, Senin (05/12/2022).
Kegiatan Seminar Nasional ini merupakan kerjasama Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ambon dengan Unika Soegijapranata Semarang
Dalam sambutannya, Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin M Wattimena memberikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan kegiatan seminar nasional Sistem dan Tanggap Dini Pencegahan Konflik Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal Melalui Media Komunikasi.
Menurutnya, Kota Ambon pernah punya pengalaman buruk terkait konflik kemanusiaan yang terjadi lebih dari dua puluh tahun silam. Konflik kemanusiaan bernuansa suku agama dan ras (SARA) itu telah meluluhlantakan seluruh aspek kehidupan masyarakat.
” Pasca konflik, Ambon menghadapi segregasi pemukiman masyarakat komunitas berlatar sosial yang tajam. Wilayah terbagi atas komunitas dengan latar belakang agama, baik itu salam (Islam) maupun sarane (Kristen). Dengan adanya segregasi, menimbulkan persoalan serius karena integrasi sosial dan peluang saling berjumpa dan berinteraksi semakin berkurang,
sehingga terkadang memunculkan kecurigaan dan prasangka yang jika tidak diantisipasi dengan baik akan menimbulkan potensi konflik yang lebih besar dapat terjadi kembali. Hal itu telah terbukti dengan beberapa peristiwa konflik yang kita alami meski tidak sebesar pada tahun 1999 lalu. Kita bersyukur bahwa konflik konflik tersebut dapat diatasi, sehingga stabilitas keamanan kota ini kembali membaik,”jelasnya.
Dikatakannya, potensi konflik tidak saja bersumber dari adanya segregasi sosial dan hubungan antar etnik, tetapi juga dapat terjadi karena rasa tidak puas terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, ketimpangan atau kesenjangan ekonomi, serta komunikasi dan informasi yang tidak berimbang.
” Pemerintah menyadari dalam semua kebijakan yang dilakukan memang tidak dapat memberi kepuasan kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu ketika suatu kebijakan dikeluarkan, akan
menimbulkan pro dan kontra. Dan hal itu menjadi lazim dalam sebuah negara demokratis, namun tidak boleh disepelekan, karena dapat saja menjadi sumber potensi konflik,”ungkapnya.
Penjabat ungkapkan, salah satu upaya dalam mengatasi konflik adalah dengan komunikasi. Jalinan komunikasi yang baik dan terbuka, akan menghasilkan hubungan yang harmonis.
“Pemerintah dalam semangat reformasi yang bercirikan keterbukaan informasi, senantiasa berupaya untuk menyediakan informasi tentang segala kebijakan yang dilakukan, sehingga ada
transparansi dalam tanggungjawab pemerintah
kepada masyarakat atau publik,”urainya.
Keterbukaan informasi publik menurut Penjabat, diatur dalam
undang-undang nomor 14 tahun 2008. Ini merupakan upaya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka
komunikasi menjadi salah satu faktor penting penananganan konflik, dimana dengan komunikasi maka dapat mengurangi ketidakpastian, sehingga
relasi dapat terbangun dan terpelihara.
“Pentingnya komunikasi sebagai hal mendasar dalam pencegahan konflik ini yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ambon, yang berkolaborasi dengan Unika Soegijapranato Semarang, dalam deteksi dini pencegahan konflik
dimaksud,”beber Penjabat Wali Kota.
Dikatakannya, dalam tugas pokok dan fungsi yang
dijalankan, Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon mengelola pengaduan masyarakat sebagai
bentuk pelayanan dalam hal keterbukaan informasi.
Pengelolaan pelayanan pengaduan publik diharapkan memiliki respon dan solusi cepat serta terpercaya (fast response, fast solution, and trusted
complaint handling system), maka pemerintah Kota Ambon telah mengintegrasikan semua kanal-kanal pengaduan yang dimiliki dalam SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online ) yang telah ditetapkan sebagai sistem pelayanan pengaduan di tingkat nasional.
“Selain itu, pengaduan masyarakat juga dapat disampaikan secara langsung lewat pelaksanaan
program Walikota Jumpa Rakyat (WAJAR) yang dilaksanakan setiap jumat selama dua jam dari jam 08.00- 10.00 WIT, untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun aspirasi langsung kepada pemerintah Kota Ambon guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang ditemui,”tandasnya.
Dirinya bersyukur atas pelaksanaan WAJAR, yang telah 12 kali dilaksanakan, selalu mendapat respon yang antusias dari masyarakat, sehingga mampu
mendorong kinerja pemerintah dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Dengan dukungan dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang , atas penelitian yang dilakukan di Kota Ambon dalam tanggap dini pencegahan konflik, maka telah dirancangkan sebuah aplikasi yang dinamakan “Si Marinyo” atau Sistem Manajemen Data dan Informasi Terintegrasi dan Mengayomi, yang menjadi bagian dari salah satu tujuan pelaksanaan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon drs. Joy Reinier Adriaansz, M.Si “terangnya.
Aplikasi “Si Marinyo” ini merupakan aplikasi yang mampu menganalisis potensi – potensi konflik lewat informasi di internet, baik itu media sosial, berita online, maupun partisipasi masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat (KIM) yang nantinya terbentuk di seluruh desa/negeri dan kelurahan.
“Selaku pemimpin di kota ini, tentunya saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Unika Soegijapranata Semarang, serta Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon atas terlaksananya rangkaian kegiatan di hari ini, yakni seminar nasional sebagai keberlanjutan pelaksanaan Focus Group Discussion (FFD) yang dilakukan beberapa waktu lalu, juga soft launching “Si Marinyo”. Apresiasi secara khusus juga saya berikan kepada Kepala Dinas Kominfo, Drs. Joy Reinier Adriaansz, M.Si bersama tim kerja atas pelaksanaan proyek perubahan yang dilaksanakan dengan dukungan dari semua stakeholder yang hadir disini.
Tentunya saya berharap seluruh proses pengembangan sistem dan tanggap dini pencegahan konflik berbasis budaya dan kearifan lokal melalui media komunikasi, dan aplikasi Si Marinyo dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat secara luas,”tutupnya . (it-02)
