Himpun Aspirasi, Pemkot Gelar FKP Ranwal RKPD Kota Ambon Tahun 2024
Ambon, indonesiatimur.co – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Ambon, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Kamis (23/02/2023) di Marina Hotel.
Penjabat Walikota Ambon, Bodewin M, Wattimena, dalam sambutannya mengatakan, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan rencana pembagunan tahunan, daerah perlu melaksanakan forum konsultasi publik untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal perumusan rencana pembangunan daerah tersebut.
“Saat ini kita berkumpul dalam forum konsultasi publik terhadap rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Kota Ambon tahun 2024, agar dapat menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap prioritas
pembangunan daerah Kota Ambon tahun 2024 nanti,”ujarnya.
Menurutnya, perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon tahun 2024, adalah tahun kedua tahapan perencanaan pembangunan Kota Ambon tahun 2023 hingga 2026 dan dalam bingkai rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Ambon tahun 2006 hingga 2026 sebagai upaya untuk mewujudkan visi Ambon yang manis, demokratis dan mandiri secara berkelanjutan.
Penjabat jabarkan visi tersebut dalam tiga misi, yaitu pertama, mewujudkan
tata kehidupan manusia Kota Ambon yang manis secara berkelanjutan, kedua
mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang demokratis secara berkelanjutan dan yang ketiga mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang mandiri secara berkelanjutan.
“Sejalan dengan visi misi tersebut, Pembangunan Daerah Kota Ambon tahun
2024 diarahkan dalam tema penguatan perekonomian daerah melalui infrastruktur untuk mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif didukung stabilitas politik dan keamanan pasca pemilu serta penguatan inovasi pemerintahan menuju Ambon yang manis, demokratis dan mandiri,”tandasnya.
Untuk program prioritas pembangunan, Wattimena ungkapkan, diarahkan pada beberapa penguatan. Pertama penguatan perekonomian melalui pariwisata investasi pertanian industri, perdagangan, koperasi dan UMKM. Kedua, penguatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, cerdas dan profesional. Ketiga, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata. Keempat, penguatan
konsultasi Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan berdaya saing. Kelima,
mempercepat pengurangan angka kemiskinan ekstrim. Keenam, penyedian lapangan kerja yang berkualitas. Ketujuh, penguatan nilai budaya lokal serta pembinaan mental spiritual dan wawasan kebangsaan. Kedelapan, penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan yang kesembilan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta yang terakhir, yaitu penguatan fungsi dan peran PKK.
“Arah kebijakan tersebut menjadi tantangan kita bersama dalam situasional pesta demokrasi serentak. Kita harus menjaga stabilitas sosial ekonomi serta stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Karena kebijakan pembangunan di dalam Kota Ambon juga diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan secara nasional maupun kebijakan pembangunan di Provinsi Maluku,” terangnya.
Untuk itu, Wattimena katakan, segala pencapaian kinerja Pemkot Ambon saat ini, hendaknya menjadi pemicu agar Pemkot terus bekerja keras untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.
“Di sisi lain fungsi dan peran PKK perlu ditingkatkan dalam implementasi kebijakan nasional yang harus dilakukan di daerah. Seperti, kota layak anak, penurunan stunting, pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional maupun penurunan kemiskinan di Kota Ambon,” tuturnya.
Khusus bagi OPD teknis yang menjalankan fungsi pelayanan dasar, tambah Wattimena, diharapkan lebih fokus dalam meningkatkan komunikasi serta koordinasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara harmonis dan terintegrasi.
“Perlunya inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena itu diharapkan nantinya dapat mendorong capaian-capaian kinerja pembangunan, baik sektor, ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur serta pemerintah. Oleh karena, itu dalam penyusunan RKPD tahun 2024 ini, diminta untuk seluruh pimpinan dan aparatur perangkat daerah serta seluruh stakeholder untuk berpikir terbuka memiliki visi misi yang terintegrasi dan inovasi,”ucapnya. (it-02)
