GPI Maluku: Pj Wali Kota Orang Baik, Jangan Mau Diframing Arogan
Ambon, indonesiatimur.co – Gerakan Pemuda Islam (GPI) Maluku mengingatkan Penjabat Wali Kota Ambon jangan mau diframing buruk oleh media.
Hal ini disampaikan Ketua wilayah GPI Maluku, Nadjar Lohy, dalam rilisnya kepada media ini, Rabu (01/03/2023), menyikapi respon Penjabat Wali kota Ambon terkait pedagang kaki lima di Mardika kota Ambon.
Berdasar pengamatan pihaknya, masalah yang jika diukur biasa-biasa saja dijadikan sebagai “gorengan” media-media yang ada di kota Ambon.
“Kami tidak melihat ini lurus-lurus saja. Ada hal yang perlu dipertegas didalamnya. Ini ada sesuatu sehingga media begitu memframing penjabat luar biasa arogan,” jelas Lohy.
Lohy menyatakan, berdasar kajian, sistematika dan alur pemberitaan sejak akhir bulan Februari 2023 lalu, tampak jelas ada permainan. Organisasi APMA selaku representasi perkumpulan terbesar di Mardika terkesan ditumbalkan.
“Kalau liat irisan pasti tercium. Masalah ini sederhana. Jika memang ada kesalahan administrasi atau semacamnya, penjabat atau pemerintah kota tinggal menegur dan meluruskan dan mencari solusi. Bukan sebaliknya terlena dengan pencapaian arogansi yang diframing tersebut,” ungkap Nadjar.
Nadjar menerangkan, jika masalah yang ditimbul akibat pembangunan lapak tersebut disikapi bijak oleh pemerintah kota Ambon, maka tentu tidak berbuntut panjang seperti ini.
“Yang tampak adalah penjabat arogan dan terkesan memukul dada. Bahwa dialah tuannya. Ini cukup lucu saya rasa. Tidak fokus pada subtansi solusi yang dimaksud,” terangnya.
Kendati demikian, Lohy mengakui, mengenal cukup baik karakter penjabat Walikota Ambon.
“Beliau orang baik. Kalau bisa fokus saja ke solusi. Jangan lagi bicara menjatuhkan. Terkesan tidak baik itu,” tekannya.
Lohy dalam keterangannya mengendus, organisasi APMA punya banyak saingan, sehingga masalah kecilpun dapat dibesar-beasarkan. Padahal inti dari sikap APMA tersebut hanya untuk menyelamatkan PKL. Namun terbalas dengan reaksi yang tidak semestinya.
Sementara tanggapan GPI atas pembangunan lapak di pinggiran terminal, menurut Lohy, sah-sah saja asal tertib dan terkontrol. Jangan sampai pula terkesan adanya alihfungsi lahan terminal. Masing-masing dengan fungsinya. Hanya saja inovasi bersanding itu penting dipikirkan. Karena keduanya punya sisi keterkaitan dan saling menguntungkan.
“Kalau boleh, Pemerintah kota Ambon pada saat itu fokus pada subtansi. Berhenti berekasi macam aktivis.
Kami dorong, PEMKOT, APMA dan unsur-unsur yang punya kaitan duduk bersama demi menyelamatkan ratusan PKL yang saat ini dirundung kecemasan ekonomi keluarga,” pungkas dia. (it-02)
