Uji Kompetensi Jadi Penentu, Kanwil PAS Maluku Siapkan SDM Profesional dan Adaptif
Ambon, indonesiatimur.co – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku kembali menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia bukan sekadar jargon administratif. Melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang dimulai pada Rabu (29/04/2026), langkah konkret diambil untuk memastikan setiap pegawai benar-benar memiliki kapasitas yang relevan dengan tantangan pemasyarakatan saat ini.
Bertempat di UPT BKN Ambon, tahapan awal kegiatan diawali dengan registrasi dan pelaksanaan uji kompetensi dasar. Namun, yang membedakan kegiatan ini dari sekadar agenda rutin adalah keberlanjutan proses melalui assessment lanjutan yang dijadwalkan hingga 4 Mei 2026 di Kantor Wilayah. Rangkaian ini dirancang tidak hanya mengukur kemampuan administratif, tetapi juga menguji sensitivitas sosial, kepemimpinan, serta ketahanan individu dalam menghadapi dinamika kerja di lingkungan pemasyarakatan.
Sebanyak puluhan pejabat struktural dan fungsional dari berbagai Unit Pelaksana Teknis di Maluku turut ambil bagian. Mereka berasal dari latar belakang tugas yang beragam—mulai dari pengelola pembinaan, keamanan, hingga administrasi—yang selama ini menjadi tulang punggung operasional lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Keikutsertaan lintas jabatan ini menjadi indikasi bahwa reformasi SDM tidak lagi bersifat parsial, melainkan menyasar seluruh lini.
Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa uji kompetensi ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban birokrasi, melainkan instrumen penting dalam memetakan potensi dan kesenjangan kompetensi pegawai. Hasil dari assessment ini nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan strategis, termasuk penempatan jabatan, pengembangan karier, hingga peningkatan kapasitas berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan ekspektasi publik terhadap pelayanan pemasyarakatan yang lebih humanis dan profesional, kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus pembuktian. Bahwa aparatur pemasyarakatan dituntut tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga kompeten secara manajerial dan peka terhadap aspek sosial kultural masyarakat binaan.
Dengan demikian, pelaksanaan uji kompetensi ini mengirim pesan tegas: era kerja berbasis rutinitas telah bergeser menuju era kerja berbasis kualitas dan akuntabilitas. Tidak ada lagi ruang bagi sekadar menjalankan tugas tanpa ukuran kinerja yang jelas. Yang diuji hari ini bukan hanya kemampuan individu, tetapi juga komitmen institusi dalam menghadirkan sistem pemasyarakatan yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil. (it-06)
