Ambon Percepat Transformasi Digital, Wali Kota: Semua Transaksi Pemerintah Harus Online dan Nontunai
Ambon, indonesiatimur.co – Pemerintah Kota Ambon semakin serius mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, saat meluncurkan implementasi Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) secara daring di Balai Kota Ambon, Jumat (12/06/2026). Giat ini didukung Bank Maluku Maluku Utara, Direktorat Bina Keuangan Daerah, serta Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Wattimena, transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Dari waktu ke waktu Pemerintah Kota Ambon terus menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, implementasi SIPD menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik,” kata Wattimena.
Ia menjelaskan, penerapan SIPD merupakan langkah strategis dalam mengintegrasikan berbagai sistem yang selama ini berjalan secara terpisah. Meski masih membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan, sistem tersebut diyakini akan meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan pemerintah daerah.
Lebih jauh, Wattimena menegaskan visinya untuk menjadikan seluruh transaksi keuangan pemerintah berlangsung secara online dan nontunai.
“Saya ingin di Kota Ambon semua dilakukan secara online dan non-tunai. Termasuk pembayaran perjalanan dinas. Dengan cara ini, penerima dapat dipastikan tepat sasaran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi lebih jelas,” ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi transaksi akan mengurangi berbagai potensi masalah administrasi sekaligus memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Peluncuran sistem ini juga menjadi bagian dari upaya Ambon memperkuat posisinya sebagai salah satu kota percontohan Smart City di Indonesia. Bahkan, berdasarkan data Bank Indonesia, Ambon telah masuk kategori kota digital yang memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai layanan publik.
“Kalau kita sudah menjadi salah satu dari 100 kota Smart City di Indonesia, maka kita harus menjadi contoh bagi daerah lain di Maluku dalam penerapan teknologi pemerintahan,” tegasnya.
Selain SIPD, Pemkot Ambon sebelumnya juga meluncurkan sistem pelaporan pajak daerah berbasis digital yang memungkinkan pemantauan transaksi secara real time. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan keterbukaan sekaligus mempermudah pengawasan penerimaan daerah.
Di tengah kemajuan digitalisasi, Wattimena mengakui masih ada tantangan pembangunan yang harus diselesaikan, terutama tingginya angka pengangguran yang saat ini mencapai 11,31 persen.
Menurutnya, tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh banyaknya lulusan perguruan tinggi dari luar Ambon yang menetap di kota ini setelah menyelesaikan studi. Mereka tercatat sebagai pencari kerja sehingga masuk dalam kategori pengangguran, meski bukan warga Kota Ambon secara administratif.
“Yang kita perlukan sebenarnya adalah data riil pengangguran warga Kota Ambon. Sebab intervensi pemerintah melalui bantuan UMKM, bantuan alat tangkap, maupun program pemberdayaan hanya bisa diberikan kepada warga yang memiliki KTP Ambon,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengapresiasi capaian daerah dalam menekan angka kemiskinan. Bahkan, kemiskinan ekstrem di Kota Ambon saat ini telah mencapai nol persen.
“Kemiskinan bisa kita intervensi karena datanya jelas. Lewat berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, kita berhasil menurunkan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.
Wattimena menambahkan, berbagai indikator pembangunan lainnya juga menunjukkan tren positif. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas pendidikan, literasi, numerasi, hingga pelayanan kesehatan menjadi bukti nyata kerja bersama seluruh pemangku kepentingan di Kota Ambon.
Dengan percepatan digitalisasi pemerintahan dan berbagai capaian pembangunan yang diraih, Pemkot Ambon optimistis mampu memperkuat pelayanan publik sekaligus mewujudkan visi sebagai kota cerdas yang modern, transparan, dan berdaya saing di kawasan timur Indonesia.(it-02)
