Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Saiful Chaniago Dorong Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Ambon, indonesiatimur.co – Pemberantasan korupsi dan keberpihakan kepada rakyat menjadi dua isu penting yang disoroti Ketua Umum Pasprobo yang juga Komisaris Utama PT PLN Energi Gas, Saiful Chaniago, dalam mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan, komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi tidak boleh berhenti pada pernyataan politik, tetapi harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap kader partai politik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
“Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan telah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Bahkan, kader Partai Gerindra sekalipun, kalau terbukti melakukan korupsi, harus ditindak,” ujar Saiful kepada wartawan di Ambon, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, ketegasan tersebut perlu diikuti langkah konkret seluruh aparat penegak hukum, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, hingga Kepolisian Republik Indonesia.
Saiful menilai, konsistensi penegakan hukum menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tanpa komitmen yang diwujudkan dalam tindakan nyata, upaya memperkuat integritas pemerintahan akan sulit mencapai hasil maksimal.
Ia juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus berjalan seiring dengan pembenahan tata kelola pemerintahan agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Program Kerakyatan Harus Berdampak Nyata
Selain persoalan korupsi, Saiful menyoroti sejumlah program pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan pembangunan Kampung Nelayan.
Menurutnya, program-program tersebut perlu dilaksanakan secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Bagi saya, penguatan integritas bukan hanya soal pemberantasan korupsi, tetapi juga bagaimana pemerintah menghadirkan kebijakan dan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia,” katanya.
Ia berpandangan, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan. Pelaksanaan, pengawasan, serta dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat juga harus menjadi perhatian.
Karena itu, ia berharap berbagai program prioritas pemerintah dapat dijalankan secara transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah, termasuk Maluku.
Ajak Masyarakat Maluku Kawal Pemerintahan
Memasuki tahun-tahun berikutnya, Saiful mengajak masyarakat Indonesia, khususnya di Maluku, untuk menjaga solidaritas dan kebersamaan sekaligus berpartisipasi dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo.
Menurutnya, dukungan masyarakat perlu berjalan beriringan dengan pengawasan kritis agar kebijakan pemerintah tetap berorientasi pada kepentingan publik.
“Saya mengimbau seluruh masyarakat, khususnya di Maluku, mari katong sama-sama menjaga solidaritas dan kebersamaan untuk mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo. Harapannya, tiga tahun ke depan Indonesia menjadi lebih baik, lebih terhormat, dan semakin berdaya saing,” tegasnya.
Saiful berharap, tiga tahun ke depan menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat capaian pembangunan, memperbaiki berbagai kekurangan, serta memastikan kebijakan nasional menjangkau masyarakat hingga ke wilayah kepulauan.
Ia juga menilai penguatan integritas pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat merupakan modal penting bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing di tingkat internasional.
Menurutnya, Indonesia harus terus memperkuat peran strategisnya dalam percaturan global tanpa mengabaikan agenda utama pembangunan, yakni menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
Saiful berharap, kepemimpinan Prabowo pada tiga tahun mendatang tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, tetapi juga menghasilkan pemerintahan yang semakin berintegritas, kebijakan yang lebih efektif, dan manfaat pembangunan yang semakin dirasakan masyarakat. (it-02)
